Bamsoet mendorong Pancasila untuk dimasukkan ke dalam kurikulum wajib belajar

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mendesak PMP dikembalikan ke TK, SD, SMP, dan SMA melalui “pendidikan tinggi”. Sejak diundangkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, hilangnya disiplin PMP telah melemahkan landasan negara karena negara tersebut kurang memahami generasi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tema PMP sejak tahun 1975 tidak bisa menonjol melalui TAP MPR 1973 dan TAP MPR 1973 yang disempurnakan pada 1978 dan 1983. Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia saat ini sedang mempromosikan PMP menjadi mata kuliah wajib lagi di semua jenjang pendidikan. Dia berkata: “Jika kita tidak mengerti ideologi, negara kita seperti kapal besar yang hilang di tengah laut tanpa kompas.” Bamsuet sebenarnya menyelesaikan sosialisasi empat pilar Musyawarah Rakyat Indonesia yang diselenggarakan di Pancasila. Pada Senin (20/6/20), Unit Mahasiswa Pemuda (SAPMA PP) Sanggar Kepresidenan MPR RI, Ketua Umum SAPMA PP Aulia Arief, dan General Manager SAPMA PP Willy Danandityo, serta ratusan SAPMA PP Pengurus lain, mantan presiden DPR RI ini menegaskan, munculnya kembali tema PMP akan semakin memperkuat sosialisasi empat pilar MPR RI yang telah dilakukan MPR RI sejak 2004. Tujuan dari PMP adalah mensosialisasikan keempat pilar MR RI kepada seluruh lapisan masyarakat pada saat yang bersamaan, oleh karena itu landasan kebangsaan dan pengembangan ciri dan jati diri bangsa Indonesia sangat penting untuk dipikirkan kembali. Sumber daya manusia akan lebih mampu, cakap, berakhlak mulia dan berakhlak mulia. Sekaligus Pancasila adalah ideologi, visi hidup dan landasan kebangsaan. Pancasila akan menjadi tolak ukur dan pedoman bagi generasi muda untuk mencapai cita-cita dan cita-cita nasional yang dijunjung konstitusi, ”ujar Bamsoet.

Kepala Kementerian Pertahanan Negara Dijelaskan FKPPI, dengan pesatnya perkembangan semua bidang kehidupan, tuntutan “modern” adalah tantangan pemeliharaan dan pemeliharaan Pancasila semakin realistis.Perkembangan teknologi menghasilkan produk dan gaya hidup yang menarik. Apalagi bagi generasi muda.

“Jika kita lalai dan cuek, nilai-nilai alien pada akhirnya akan merusak jati diri, tradisi dan budaya, moralitas dan warisan kearifan lokal bangsa. Bamsoet menjelaskan bahwa nilai Pancasila hanya ada di ruang utopis, dan sila menjadi jauh di dalam hati, namun realisasinya sepertinya tidak benar.

Wakil Presiden Pemuda Pancasila menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila saat ini harus ada di berbagai bidang. (Terutama di bidang pendidikan). Ada motto yang sama di seluruh belahan bumi bahwa pendidikan adalah faktor kunci kemajuan.Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat.Oleh karena itu, setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, ras, atau suku bangsa. Terlepas dari suku, agama dan jenis kelamin, semua berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan tentang ideologi bangsa. Pancasila .

“Penerapan Pancasila dalam bidang pendidikan harus menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai yang tidak hanya memiliki materi untuk diingat atau dipahami, tetapi juga harus diterima dan dihayati serta dipraktikkan oleh masyarakat. Bamsoet menjelaskan. Bahkan bangsa Indonesia masih Jaga kualitas ini “. Wakil Ketua SOKSI juga menegaskan bahwa ada Menteri Riset Teknis dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang pengembangan ideologi bangsa, mewajibkan semua kampus membentuk unit kegiatan kemahasiswaan Pengawal Ideologi Nasional (UKM-PIB) di bawah pengawasan kepala sekolah. Izinkan organisasi kemahasiswaan di luar sekolah untuk menganut paham Pancasila dan menjadi wali melalui UKM-PIB.

“Pengurus SAPMA PP harus aktif mengikuti UKM-PIB agar bisa langsung ikut dalam proses minimisasi, menafikan eksistensi Pancasil.a, “kata Bamsoet.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online