Hidayat mendesak pleno mencabut RUU HIP dari Prolegnas

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), mendesak ditutupnya rapat paripurna DPR RI yang akan digelar mulai 16 hingga 7 April untuk segera mengakhiri pembahasan Undang-Undang Kebijakan Ide (RUU). RUU HIP tersebut ditolak Wakil Ketua Pembina Pancasila (HIP). Selain itu, dalam rapat paripurna, pihaknya sudah memiliki agenda untuk menanggapi penolakan masyarakat terhadap RUU HIP. Jadi alasan bagi Partai Demokrat untuk bekerja sama dengan pemerintah menghentikan pembahasan dengan sikap formal, bahkan mencabut RUU HIP dari item prioritas 2020 dan long list 2020-2024, ”ujarnya dalam siaran pers. Jakarta, Rabu (15/7). -Hidayat menyayangkan hasil rapat legislatif DPR RI dan pemerintah menghapus 16 RUU dari daftar prioritas tahun 2020, namun tidak menghapus RUU HIP dari daftar RUU. Bahkan, RUU tersebut Penolakan besar-besaran tersebut dipimpin oleh berbagai pelosok tanah air, mulai dari organisasi keagamaan, pemuda Pancasila hingga organisasi veteran dan veteran. Sayangnya, DPR tidak mendengarkan keinginan mereka secara serius.

“Fraksi PKS cabang legislatif Anggota Baleg DPR RI RI dan pemerintah (diwakili Menkumham) pun mengutarakan suara dan keinginannya, sehingga ketiga pihak sepakat untuk menghentikannya, membahas RUU HIP, bahkan mencabutnya dari RUU DPRD. . Penarikan Undang-Undang HIP de Prolegnas. Pimpinan DPR membuat komitmen publik kepada pimpinan ormas yang telah berdemonstrasi. Menentang RUU HIP untuk menghentikan pembahasannya, selain itu Menkopolhukam juga secara lisan menyatakan bahwa pemerintah tidak setuju dengan RUU HIP yang meragukan ini, jadi apa lagi yang ingin Anda dapatkan? Ketika UU HIP mengesahkan RUU untuk menjadi anggota swasta DPR, DPR tidak akan mengalami kesulitan yang sama. Kemudian diabaikan, jadi dibawa ke Paripurna. Dalam rapat paripurna, penolakan terhadap FPKS dan partai demokrasi juga diabaikan, sehingga ketika isi RUU itu dipublikasikan, akhirnya menimbulkan kontroversi, ”ujarnya. Terkait informasi, aspek tertentu RUU HIP di masyarakat Timbul kontroversi, antara lain tidak mengadopsi TAP MPRS XXV / 1966. Larangan RUU tentang penyebaran ideologi bertentangan dengan Pancasila, Ketegasan Pancasila dalam Trisila dan ekasila, serta “UU HIP” yang tidak sejalan dengan “Tuhan Yang Maha Esa” milik Pancasila. Prinsip yang menyeluruh juga menyangkut visi Pancasila dan karakter humanistik dalam UU HIP, yang bahkan tidak sesuai dengan UU Pancasila 18 Agustus 1945. UU Prolegnas HIP diundangkan, yang menghilangkan kontroversi tersebut, sehingga menjaga kepercayaan masyarakat dan RMR Secara spiritual, setelah itu, semua pihak bisa berkontribusi dan fokus mengatasi kesulitan, ia menyimpulkan: “Saat Covid-19 semakin meluas dan mengkhawatirkan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online