Kartu pra-kerja bermasalah wakil presiden MPR: implementasi rekomendasi KPK

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tanda-tanda pelanggaran program sertifikasi pra kerja. Partai Rakyat Korea juga telah melakukan penelitian terkait rencana pemerintah ini. Alhasil, KPK menemukan tujuh persoalan yang berpotensi merugikan negara dalam pengelolaan rencana kartu pra kerja. Di sisi lain, Partai Rakyat juga memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah. -Menghadapi kesimpulan tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan selama ini banyak pihak yang menduga masih banyak masalah izin kerja, salah arah, dan manajemen yang buruk. “Fakta membuktikan bahwa klaim ini dikukuhkan oleh usulan BJP. Saya yakin KPK telah mengkaji secara cermat dan obyektif,” kata Jazilul Fawaid atau biasa disapa Gus Jazil, Jumat (19/6/2020). Anggota Komite III DPR berharap pemerintah memperhatikan dan mengikuti rekomendasi KPK. Ia mengatakan: “Jika usulan KPK tidak dipertimbangkan, dapat meningkatkan kecurigaan masyarakat.” Seputar usulan KPK. KPK menyatakan pemerintah menyampaikan rencana pelaksanaan program izin kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Kejuruan (BNSP). Wakil Ketua DPP PKB menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP sebenarnya merupakan bagian dari pemerintah, sehingga usulan tersebut Dianggap tepat. Ia mengatakan: “Toh, kalau dilimpahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, itu juga bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Kami juga akan pantau kinerjanya.” Seperti diketahui, KPK menemukan tanda-tanda pelanggaran program izin kerja, dan KPK juga melakukan Berdasarkan penelitian terkait rencana pemerintah tersebut, KPK menemukan tujuh kendala dalam pengelolaan program izin kerja. Di sisi lain, KPK juga mengajukan tujuh usulan kepada pemerintah —— Wakil Presiden KPK Alexander Marwata (Alexander Marwata) ) Terungkap bahwa saran pertama adalah peserta yang masuk whitelist atau terkena Covid-19 tidak perlu melakukan registrasi online, namun dapat berperan sebagai partisipan proyek dan project management office (PMO) atau pengelola yang melaksanakan program kartu pra kerja kontak.

Kedua, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah cukup untuk mengidentifikasi peserta, sehingga tidak perlu menggunakan fungsi lain yang akan menimbulkan biaya tambahan. Ketiga, panitia harus meminta nasihat hukum dari Jaksa Agung Republik Indonesia, Jamdatun, tentang kerja sama dengan delapan platform digital, terlepas dari apakah platform tersebut termasuk dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), ”kata Alexander. . Pada jumpa pers yang digelar Kamis (18/6/2020) di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Keempat, Alexander melanjutkan dengan mengatakan bahwa platform digital seharusnya tidak memiliki konflik kepentingan dengan penyedia pelatihan (LPP). 250 item pelatihan yang ditandai sebagai potensi konflik kepentingan harus dihentikan.

Kelima, pertahankan materi pelatihan dan kelayakannya dalam menentukan apakah akan mengadakan pelatihan online. Pelatihan disajikan dalam bentuk deskripsi teknis. Katanya. Anda harus lulus daftar kursus pelatihan yang disediakan oleh LPP untuk mengecualikan pelatihan gratis melalui internet. Ketujuh, pelaksanaan pelatihan online harus dikontrol. Misalnya, kata Alexander, pelatihan harus interaktif untuk memastikan partisipasi dalam pelatihan. Orang tersebut dapat mengikuti seluruh program.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online