Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mendorong usulan RUU Perlindungan Mahasiswa Indonesia di luar negeri

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan (Syarief Hasan) kembali menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan segala pertumpahan darah yang dijelaskan dalam paragraf keempat Pembukaan UUD 1945. Pada tahun 1945. Memperkuat minat dan keinginan siswa untuk belajar di luar wilayah negara Indonesia, sehingga meningkatkan jumlah siswa Indonesia di luar negeri dan tersebar di seluruh dunia.

Para siswa ini adalah kekayaan negara dan mereka diperlukan. Negara memberikan perlindungan dan pelayanan kepada para pelajar Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan UUD. Oleh karena itu, keselamatan pelajar Indonesia tidak umum di negara tempat mereka belajar.

Oleh karena itu, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang diketuai oleh ketua Choirul Anam, PPI Ceko dan ketua rombongan, pada Rabu, 12 Agustus 2020, bersama dengan Syarief Hasan, wakil ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokrasi Indonesia, dan anggota IDPR menggagas akademik online Panitia RI dalam sidang tersebut mendorong pengajuan RUU untuk melindungi pelajar Indonesia di luar negeri. Undang-undang khusus mengatur perlindungan dan layanan pelajar Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, karena regulasi yang ada saat ini hanya Permenlu, maka perlindungan hukum bagi pelajar Indonesia di luar negeri belum kuat. “Kata Anam.

Selain itu, Anam juga menjelaskan,“ Kedudukan Kementerian Luar Negeri adalah untuk melindungi hukum dari kelemahan, karena Kementerian Luar Negeri hanya memiliki kekuatan diplomatik dan tidak memiliki kekuatan di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan berlakunya undang-undang, baik Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Pertahanan melalui perantara pejabat pertahanan negara, prosedur perlindungannya menjadi jelas.

“Menurut saya ini sangat penting, dan saya akan memperjuangkannya. Mahasiswa adalah aset dan masa depan negara dan harus dijaga dan dilindungi, serta akan mendorong disahkannya RUU ini menjadi undang-undang untuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan Sex Syarief mengatakan.

Anggota Komite I DPR RI menambahkan: “Saya sangat setuju dengan usulan berikut ini: Mahasiswa asing ikut serta dalam diplomasi publik Indonesia agar lebih menyukai negaranya karena menjadi bagian dari pemerintah dan mahasiswa akan dilindungi dari Sebagian dari rencana tersebut mendapat manfaat dari rencana keamanan digital dan harus menjadi jembatan komunikasi antara siswa dan pemerintah (KBRI), termasuk menjadi duta yang berdaulat untuk masalah seperti perumusan strategi. Gerakan separatis Papua. “

Syarief Hasan berjanji akan mendorong PPI untuk melakukan penelitian akademis atas RUU tersebut dan mengirimkannya ke DPR atau pemerintah agar dapat diusulkan untuk dimasukkan. Dalam Prolegnas DPR, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan proses pendaftaran. Setelah menyelesaikan studi universitas, Usai audisi dan pemaparan soal akan menjadi RUU. Wakil Ketua MPR menyampaikan bahwa keanggotaan DPR 2019-2024 sudah berakhir.

Audiensi akademik ini diikuti oleh presiden PPI Australia lainnya dan presiden Lebanon , Ketua PPI Yaman, Presiden PPI Cina, Presiden PPI India, Presiden PPI Sri Lanka, Presiden Brunei Darussalam, Presiden PPI Spanyol, Presiden PPI Inggris, Presiden Pemis (PPI Amerika), Presiden PPI Turki, PPI Taiwan Presiden, Presiden PPI Thailand, Presiden PPI Jerman, Presiden PPI Estonia, Presiden PPI Swiss, dan Presiden PPI Mesir.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online