HNW menyerukan penghentian program sertifikasi pembicara

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, meminta Kementerian Agama mengakhiri sengketa sertifikasi pembicara yang tidak valid. Karena penerapan skema otentikasi, menyebabkan kekacauan, kontroversi dan penolakan di seluruh komunitas. Misalnya, Muhammadiyah MUI (Sekum) bahkan ditentang oleh tokoh non-Muslim seperti Christ Wamena.

Hidayat menilai munculnya agenda kontroversial itu sangat tidak tepat, apalagi jika terkena dampak bencana Covid-19 yang menjadi perhatian negara-negara yang terpukul keras. Munculnya rencana pandemi tersebut juga bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi, sehingga semua pihak memusatkan perhatian untuk menangani Covid-19.

“Meskipun saya setuju untuk terus mengintegrasikan pertemuan moderat dan adat isathiyah / agama, daripada radikal / tathorruf, menteri agama dan kementerian agama yang menampilkan menteri rahmatan lil alamin harus memberi contoh terlebih dahulu daripada membahas Masalah sertifikasi Hidayat mengatakan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (7/9), berhasil mengalahkan Covid-19.

Hidayat mengkritik dan mengenang program sertifikasi pembicara tidak pernah muncul dalam rencana kerja atau rencana kerja prioritas. Kementerian Agama dan anggarannya diserahkan ke DPR oleh Kementerian Agama — Komite Kedelapan DPR-RI tidak pernah membahas dan menyetujui rencana tersebut, kemudian mempertanyakan NW. Kementerian Agama berharap dapat menjadikannya sebagai rencana prioritas tinggi Dia berpidato dan mempromosikannya, tapi tidak pernah menjadi rencana, apalagi rencana kerja prioritas. Bahkan, pertemuan Menteri Agama dengan Komite Kedelapan Partai Progresif Demokratik selalu menolak Menteri Agama sejak awal. Pembicaraan tentang “radikalisme tanpa definisi atau ukuran”, namun sejak saat itu Kementerian Agama tidak pernah melaksanakan rencana prioritas atau non prioritas terkait sertifikasi pembicara terkait isu aktivisme, rencana tersebut akan diatur oleh DPR-RI. Delapan panitia berdiskusi dan menyetujui. -Jadi bagaimana prosedurnya muncul dan diterapkan? Apa legalitasnya? Siapa yang membayar? Untuk tujuan apa, untuk siapa? Hidayat mengatakan:

Jika tujuan sertifikasi memang Untuk memberikan konsultasi dan pengadaan. Hidayat mengatakan selama ini Kementerian Agama telah bekerjasama dengan MUI untuk menyusun rencana promosi. Banyak sekali pembicara terutama dari berbagai instansi publik (BNPT, BPIP, dll) Sertifikasi bukanlah hal yang mudah dan murah.Misalnya dalam sertifikasi guru dan guru, Kementerian Agama masih memiliki banyak kendala dan kendala, terutama karena keterbatasan APBN akibat pengurangan pajak, dan pengelolaan COVID-19 secara keseluruhan. Kebijakan redistribusi anggaran. Menciptakan stigma radikal non Pancasila pada pembicara yang tidak bersertifikat. Padahal tolak ukur sertifikasi sangat samar dan tidak pernah disosialisasikan / diuji oleh publik dan tidak dapat diberikan kepada publik / ummah. Hasil obyektif dari amanah.

Padahal sejarah membuktikan bahwa dakwah Muslim (Ustadz, Muballigh atau Kiyai) selalu berada di garis depan untuk menginspirasi Uma untuk membela Republik Indonesia dari penjajah asing dan pengkhianatan oleh Partai Komunis Indonesia. Menteri Agama bukan hanya melupakan ceritanya, melainkan menghadiahi para pembicara, misionaris, dan pembicara dengan label radikal, intoleran daripada Pancasila, karena dianggap tidak lulus program untuk mendapatkan ijazah. Ini sungguh menyakitkan hati umat Islam.

Aneh, meski Menteri Agama begitu serius dengan program sertifikasi yang konon melibatkan MUI, BNPT dan BPIP, bahkan Dirjen Bina Marga Islam menyatakan, “Program ini Tanpa konsekuensi apapun. ”Hidayat menambahkan, Kementerian Agama tidak boleh ngotot Ia ngotot menyusun rencana yang meresahkan masyarakat, dan ditolak banyak partai politik. Selain itu, rencana dan anggaran tidak pernah diajukan ke DPP untuk disetujui.

“Rencana kontroversial dan tidak berguna semacam ini harus dibatalkan begitu saja. Agar Menteri Agama dapat berkonsentrasi melaksanakan rencana kerja prioritasnya, dan melalui rencana Kementerian Agama, untuk memberikan kontribusi terbesar dalam mengatasi Covid-19; Orang kaya

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online