Tanggapan Ketua MPR terhadap beberapa persoalan praktis terkait pandemi Covid-19

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pada Musyawarah Tahunan MPR RI 2020 yang dilaksanakan pada Jumat (14 Agustus 2020) di Gedung Nusantara, Gedung DPRD Jakarta, Ketua MPR Bambang Soesatyo menanggapi isu-isu praktis seputar penanganan Covid pada pandemi ke-19. . -Misalnya, dengan mengimplementasikan perjanjian kesehatan Covid-19, ia menyatakan perlu adanya sanksi tegas yang membuat masyarakat terkena tindakan disipliner atas penerapannya.

“Dalam pelaksanaan perjanjian kesehatan Covid-19, masyarakat harus dihukum secara tegas. Perjanjian tersebut tunduk pada peraturan daerah / Perda, namun pengerjaan penyusunan Perda masih akan memakan waktu hingga tahun ini, dengan adanya Covid-19 di daerah tersebut. Jumlah kasus terus meningkat, “ujarnya. -Dia juga menjabarkan beberapa langkah yang perlu dilakukan, seperti mendorong para redaksi Perda mengacu pada Inpres No. 6 tahun 2020, yang menyangkut penguatan disiplin dalam pencegahan dan penanggulangan AIDS serta penerapan protokol hukum kesehatan. Covid-19, serta mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan masyarakat.

Kedua, pemerintah daerah / pemerintah daerah yang belum merumuskan peraturan daerah terkait disiplin masyarakat didorong untuk segera menyusun peraturan daerah saat melaksanakan peraturan kesehatan dan bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk menyediakan agen-agen yang menjadi dasar dalam menangani ketidaktahuan pemerintah daerah. Regulasi, khususnya masyarakat tentang regulasi kebersihan.

Ketiga, mendorong aparat khusus yang bertanggung jawab memperkuat disiplin dapat mengurangi penyebaran Covid-19 di masyarakat, “dan harus didukung oleh polisi dan TNI. Iya, masyarakat juga harus peduli dengan keselamatan diri sendiri,” ujarnya. Keempat, ia mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan kesehatan selama beraktivitas, seperti memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak secara fisik.

Selain itu, karena banyaknya permasalahan dalam penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi dan lemahnya penyerapan anggaran, Ketua MPR RI menjelaskan beberapa tahapan pandemi Covid-19, seperti pelaksanaan rapid testing, swab testing, dan monitoring / Melacak dan melaksanakan program kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. — Kedua, seluruh penatalaksanaan pemerintahan Covid-19 didorong untuk segera mencapai penyerapan anggaran. Begitu pula dengan rencana stimulus ekonomi / penyerapan anggaran PEN dapat tercapai sesuai target, karena selama ini, Anggaran PEN hanya menyerap Rp. Total Rp 151,25 triliun. Total anggaran PEN adalah 695,2 triliun dolar AS.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online