Wapres MPR membahas pandangan akademis tentang Amandemen UUD NRI 1945

Syarief Hasan, Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR, melalui diskusi kelompok terfokus (FGD), memberikan orasi tentang perubahan UUD NRI tahun 1945, khususnya pidato tentang Pedoman Kebijakan Nasional Renaisans (GBHN) yang menyerap pendapat para sarjana Universitas Suryakancana. Pendapat digunakan sebagai bahan masukan dan refleksi serta penelitian terkait MPR dan “kebijakan nasional”.

“Pandangan dan pendapat para ulama telah memberikan kontribusi bagi perkembangan demokrasi, pembangunan dan kemakmuran”, kata Syarief Hasan pada pembukaan FGD yang bertema “Kuliah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang berkaitan dengan Jawa Barat Kebangkitan kebijakan nasional Provinsi Cianjur yang ekstensif (26/8/2020). Pertemuan tersebut dihadiri oleh kelompok diskusi bekerjasama dengan MPR dan Universitas Suryakancana. Wakil Ketua Ahli MPR Jafar Hafsah Presiden Dwidja Priyanto, Wakil Presiden F I hadir dalam pertemuan tersebut. Surykankana Fakultas hukum universitas, Dedi Mulyadi dan sarjana Suryakancana. -Syarief Hasan menyatakan bahwa MPR 2019-2024 sudah disahkan oleh MPR sebelumnya (2014-2019) dan dapat terus mengkaji amandemen UUD 1945 dan negara. Isi utama kebijakan itu terkait pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia, ”ujarnya.

Syarief Hasan mengatakan satu kelompok yang digeledah adalah kiai. Ia mengatakan: “Karena ulama memiliki kemampuan mengutarakan pendapat dan pendapat secara mandiri. Sarjana memiliki manfaat secara mandiri yang bermanfaat bagi negara dan negara. Makanya saya selalu berkomunikasi dengan perguruan tinggi.” Tambahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan GBHN. Empat amandemen pertama (Amandemen UUD 1945 1999-2002) dinilai belum sempurna, sehingga perlu dilakukan amandemen kelima, terutama terkait GBHN.

“Sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2007, strategi pembangunan kita tidak mewakili kepentingan nasional. Salah satunya adalah tidak adanya sinergi dan kesinambungan pembangunan sampai ke provinsi dan daerah, jelasnya. Dikatakan karena pembangunan daerah didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih.Tidak peduli siapa kepala atau kepala daerahnya.

Namun, lanjut Syarief Hasan, muncul berbagai masalah, ujarnya. : “Ketika amandemen NRI dilaksanakan pada tahun 1945, tidak hanya para pemimpin nasional saja. Persoalan lain dengan persiapan GBHN adalah Syarief Hasan menambahkan. GBHN, MPR akan kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Oleh karena itu, presiden yang merupakan pengurus GBHN akan bertanggung jawab kepada MPR. Ini juga menjadi masalah. ”, Ujarnya. -Karena itu, Syarief Hasan meminta pandangan dan pendapat para ulama Universitas Suryakancana melalui diskusi kelompok terkait masalah ini.

“Saya berterima kasih kepada peserta FGD di Covid 19 Pandemi, atas kontribusinya berupa berbagi pandangan dan wawasan. Menerapkan pendapat dan saran para ulama.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online