Bamsoet: Kebebasan berpendapat harus diungkapkan secara bertanggung jawab

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan kebebasan berpendapat harus diungkapkan secara tepat agar tidak melanggar hak asasi orang lain. Dalam kehidupan sosial dimana setiap orang hidup berdampingan dengan sesamanya, perwujudan dan ekspresi hak asasi setiap orang akan dibatasi oleh hak asasi orang lain.

“Dalam konsep ini, untuk menghindari konflik dan menimbulkan konflik sosial, setiap orang harus menghormati pranata dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Setiap perwujudan kebebasan berpendapat selalu membawa hasil komunikasi, demikianlah adanya” Konsep “kebebasan yang bertanggung jawab”, demikian pidato yang disampaikan oleh Bamsoet pada sebuah seminar di Tanah Air yang diselenggarakan oleh rapat administrasi mahasiswa (sebenarnya BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia), Keenam diadakan di Jakarta. (10/10/20) .

Presiden Partai Progresif Demokratik ke-20 menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat setiap orang dibatasi oleh dua hal, pertama adalah kebebasan orang lain, dan yang kedua adalah kebebasan orang lain. Yang kedua adalah hukum dan peraturan .- “Batasan pertama lebih bersifat subyektif, karena setiap orang memiliki tolok ukur yang berbeda ketika menafsirkan pelanggaran diri mereka sendiri. Oleh karena itu, perlu pembatasan kedua, yaitu mengatur agar kebebasan pribadi tidak melanggar hak asasi manusia. Kata Bonsut. — Kepala Kementerian Pertahanan Negara dan Partai Rakyat menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar dan standar kehidupan yang sehat dan demokratis. Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukurnya adalah bahwa indeks demokrasi terbagi menjadi tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak politik dan sistem demokrasi.

“Indeks Demokrasi Demokrasi Indonesia mengalami pasang surut dan momentum pembangunan dari tahun 2009 hingga 2020. Selama periode ini, penurunan indeks demokrasi terjadi pada tahun 2010 (dari 67,3 menjadi 63,17) dan pada tahun 2012 (dari 65,48 menjadi 62,63), Tahun 2015 (dari 73,04 menjadi 72,82) dan 2016 (dari 72,82 menjadi 70,09). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Agustus 2020, Indeks Demokrasi Indonesia saat ini 74,92 (rasio dari 0 ke 100), meningkat dari 2019 72.39, “Bamsoet menjelaskan. Namun demikian, lanjut Wapres Pemuda Pancasila, peningkatan indeks demokrasi tidak serta merta berarti kebebasan berpendapat juga meningkat, padahal kebebasan berpendapat hanya salah satu elemen yang membentuk indeks demokrasi.

“Selain Indeks Demokrasi, indikator lain yang dapat kita gunakan untuk mengukur kebebasan berbicara adalah kebebasan pers. Menurut laporan reporter lembaga pemantau Wither Boundary, indeks kebebasan pers Indonesia naik menjadi 119 pada tahun 2020, dan Di tempat 124. Bamsoet mengenang: “Kami bersyukur untuk ini, tapi kami harus mawas diri tentang itu, karena posisi ini tidak lebih baik dari Timor Leste di 78 atau Malaysia di 101. Wakil Ketua Kuomintang Indonesia menambahkan, karena banyak kemungkinan, berbagai kasus terkait kebebasan berpendapat sangat mungkin terjadi, seperti demonstrasi atau demonstrasi: -Pertama, ketidaktahuan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait, terutama di Peraturan perundang-undangan belum mengoptimalkan bir.

Kedua, pengetahuan hukum yang minim untuk memahami berbagai regulasi hukum, apalagi ketika batasan kebebasan berpendapat dan multitafsir.

“Di sini, poin pentingnya adalah membangun kedewasaan politik bagi semua pemangku kepentingan. Penegak hukum dan pengambil keputusan di masyarakat dan lembaga penegak hukum harus lebih bertanggung jawab untuk menyampaikan pendapat. Sudut pandangnya adalah penting bagi kita untuk menetapkan sudut pandang yang sama, dan aturan ini dirumuskan untuk melindungi dan melindungi hak setiap warga negara. Karena itu, kebebasan berpendapat harus diungkapkan secara bertanggung jawab, “pungkas Bamsoet. (*)

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online