Melalui FGD, Pimpinan MPR menggali perspektif akademis dan birokrasi dari kebijakan nasional

Fadel Muhammad, Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR, melakukan beberapa kegiatan, melalui focus group (FGD), ia menyerap tuntutan ulama dari berbagai perguruan tinggi dan pandangan birokrasi dari beberapa lembaga dan departemen pemerintahan, menyangkut wacana negara berpedoman pada kebijakan nasional. rencana pengembangan. Dalam berbagai pendapat dan perselisihan seputar kebijakan nasional, diperlukan pendapat dari para profesional tersebut. Fadell Muhammad mengatakan pada pembukaan diskusi panel tentang pedoman kepemimpinan nasional. Pada hari Senin, 14 September 2020, bertempat di Grand Ballroom Hotel Atria, Tangerang, Banten, “Negara selaku Direktur Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional”.

FGD bekerjasama dengan MPR dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawi Jaya (FIA) UB) dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (virtual), Anggota MPR DPD Hasan Basri, Dekan FIA UB Bambang Supriyono (virtual), Dekan FIA, Eko Prasojo Universitas Indonesia (virtual), sarjana Unas, PKN STAN, UT dan Sekolah Tinggi Administrasi Nasional, Barpens, Comendagri, perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan sekitar 300 Peserta yang pernah mengikuti virtual event tersebut mengungkapkan, sebenarnya sistem perencanaan pembangunan nasional sudah diterapkan di Indonesia. Di era orde lama, ada Program Pembangunan Umum Nasional (PNSB). Di era orde baru, ada Pedoman Kebijakan Nasional (GBHN). Selanjutnya, era reformasi dimulai, dan GBHN menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Pada masa reformasi inilah politik nasional seperti GBHN menjadi isu nasional yang menjadi perdebatan masyarakat Indonesia. Ada yang menganggap eksistensi politik nasional itu sangat penting, tapi ada pula yang menganggapnya tidak perlu. MPR sendiri menanggapi hal tersebut. Sejak MPR 2014-2019, masalah ini telah dikaji secara mendalam.

“MPR kini memiliki tugas untuk terus mengemban misi mulia ini dari tahun 2019 hingga 2024. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih baik dapat diambil ke depan untuk memperdalam tidak hanya perwujudan di dalam MPR tetapi juga elemen masyarakat lainnya, seperti Ulama, konstitusionalis, tokoh masyarakat. Karena itu, MPR sering menyerap ambisi rakyat, ”terangnya. Ia mengatakan, sistem pembangunan nasional harus berkembang ke arah yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi dari pusat ke berbagai daerah, karena di NKRI semuanya harus berkeadilan; pembangunan harus merata tanpa terkecuali. Namun, meski berkeinginan kuat untuk memiliki sistem yang baik, lanjut Fadell, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, termasuk proses yang sulit. Ada mekanisme kepatuhan yang ketat, salah satunya dengan mengubah konstitusi.

Fadel menambahkan, hal lainnya adalah kandungan materinya. Penataan peralatan harus dilakukan secara lebih sederhana agar dapat memudahkan pelaksanaan di lapangan, terutama oleh pengelola wilayah. Selain itu, materi terkait kebijakan nasional harus lebih difokuskan pada bidang yang paling dibutuhkan oleh penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, Fadel Muhammad berharap pandangan dan pendapat peserta FGD terkait dengan perbedaan isu tersebut. “Harapan kami semoga semua bisa berkontribusi untuk harapan kami. Semua gagasan dari diskusi panel ini akan kami kumpulkan dan kami pimpin kepada MPR untuk membantu mereka merumuskan kebijakan nasional. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta FGD, baik praktis maupun Mereka semua sangat antusias dengan diskusi selama pandemi, “katanya.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online