Bertemu dengan pimpinan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, alumni PMII mendukung BPIP diatur dengan undang-undang

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, memuji pandangan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) yang menekankan perlunya mengatur Lembaga Pembinaan Pemikiran Pancasra (BPIP) sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian memiliki landasan hukum yang kokoh, dan seolah-olah tidak ada BPIP yang hanya dimiliki oleh instansi pemerintah.

“Selain PB IKA PMII, PBNU dan para perwira TNI Angkatan Darat dan Purnawirawan Purnawirawan juga melontarkan usul yang sama. Penguatan BPIP melalui undang-undang menunjukkan pentingnya negara dalam memajukan ideologi nasional. Pancasila Maka dari itu, persoalan teknis kelembagaan apa saja yang diatur, bukan ideologi Pancasila sebagai bangsa. Rapat pengurus PMII IKA yang diselenggarakan oleh MPR RI Jakarta, Selasa (7/7/20). Panitia Pembina KH Masyhuri Malik, Dewan Kehormatan Nur Syam, Wakil Ketua Syaifullah Tamliha, Bendahara Arto Selatan, Bendahara Nur Nadlifah dan Wakil Sekretaris Jenderal Ratu Dian Hatifah.

Mantan Ketua DPR RI ini meyakini bahwa “Kesadaran Pancasila” Pembahasan RUU HIP tidak akan kontraproduktif. Pemerintah yang memutuskan untuk menghentikan sementara peninjauan RUU HIP harus segera mengambil langkah akhir hingga DPR mencabut skorsing pada 17 Juli 2020.

“Kami akan saja Menunggu. Semoga debat ini bisa segera berakhir. Saya berharap secara keseluruhan perubahan UU BPIP yang baru dapat memenuhi keinginan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada ruang yang dapat terdistorsi dan menjadi materi baru yang membangun di masyarakat. RUU Penguatan BPIP yang diajukan oleh PBNU disebut sebagai RUU BPIP. Kabinet mengurangi pembahasan pro dan kontra UU HIP untuk mengembalikan semangat semula untuk memperkuat BPIP. Ideologi Poncasila akan disambut kembali di negaranya. Jatuh ke dalam kubangan ideologi kapitalis dan liberal.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online