Orang kaya: Presiden harus secara sistematis menjaga Jakarta sebagai ibu kota sesuai dengan Perpres No. 60/2020.

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia Hidayat Nur Wahid (Hidayat Nur Wahid) mengimbau pemerintah mematuhi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 selama masa pelaksanaan, terkait program luar angkasa Jabodetabek Puncak-Cianjur. Presiden Jokovy menandatangani pada 13 April 2020 dan mengumumkan secara resmi pekerjaan untuk periode dari 2020 hingga 2039 pada 16 April 2020. Salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Jakarta adalah pusat pemerintahan negara (peraturan “Ibukota Negara”).

“Dalam Perpres tersebut, Jakarta tetap menjadi pusat pemerintahan negara. Dengan kata lain, Jakarta masih memiliki ibu kota negara. Status.Setidaknya hingga akhir fase keempat Perpres, Hidayat mengatakan dalam komunike di Jakarta, Senin: “Sikap ini harus diapresiasi dan didukung agar bisa dilaksanakan secara koheren. Apalagi, tidak ada pesta “istana” yang bergeser ke “makna lain”. 11/5). Jakarta adalah Pemerintah Pusat (Peraturan Ibu Kota Nasional), yaitu Pasal 9a mengatur tentang “Pembangunan DKI Jakarta Sebagai Strategi Pemerintah Pusat” dan Pasal 21 (2) huruf a mengatur “Pusat Kegiatan di Kawasan Pusat Kota Jakarta” , Termasuk “Pusat Pemerintahan dan Wilayah Diplomatik”.

“Ketika dia mengucapkan” Kamus Besar Bahasa Indonesia “, ibu kotanya adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan negara.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu UU No.10. Pada tahun 1964, Jakarta Raya masih menjadi ibu kota Indonesia. Ada juga ketentuan UU No. 29/2007 bahwa Jakarta adalah ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekaligus untuk melaksanakan dan dengan cermat melaksanakan Perpres yang ditandatangani olehnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus mencabut undang-undang lengkap Undang-Undang Ibu Kota Nasional (RUU IKN) tentang pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Penang. Paser Timur, Kalimantan (Kaltim). Seperti yang sebelumnya diserahkan pemerintah ke DPR. -Karena keputusan presiden yang sudah final, tentu saja Presiden Yokowi harus mencabut RUU IKN yang sebelumnya diajukan pemerintah kepada Republik Demokratik untuk membuktikan keseriusan dan konsistensi peraturan presiden yang baru ditandatangani olehnya. Presiden menyambut baik hal ini baru-baru ini.

Orang-orang kaya berpendapat bahwa pencabutan undang-undang komprehensif dalam UU IKN juga menunjukkan konsistensi Presiden Jokowi dalam perumusan kebijakan yang telah diatur dalam Perpres yang dijadwalkan tahun 2039. Ingin melanggar perintah presiden yang dibuatnya. Konsistensi presiden sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, dan seperti yang diharapkan pemerintah Chokowi selama ini bisa menarik investor, “ujarnya termasuk soal posisi. Presiden Jakarta juga mengatakan:” Tidak ada visi menteri. , Hanya visi presiden. “Ini sangat penting. Makanya, tidak ada menteri yang ngotot meneruskan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Sejauh ini, terkait kepindahan asisten presiden untuk presiden.

” Solusi presiden terbaru termasuk menjadikan Jakarta sebagai Indonesia Pemerintah pusat dan ibu kota negara, hingga tahun 2039, sengketa proyek relokasi harus segera diakhiri. Negara-negara kaya berharap kepastian dalam Perpres tersebut ditarik. Undang-undang komprehensif RUU IKN yang sudah diajukan ke DPP bisa ditarik. Pada saat yang sama, seluruh anggaran yang dialokasikan ke ibu kota baru bisa segera dialokasikan untuk menangani pandemi Covid-19. populer.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online