MPR mengembalikan predikat WTP

TRIBUNNEWS.COM-Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan MPR 2019, Rapat Permusyawaratan Rakyat (MPR) diubah namanya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ketua BPK Achasanul Qosasi menyampaikan laporan Keuangan LHP MPR kepada Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR di ruang rapat delegasi Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (10/8/2020).

Laporan Keuangan LHP MPR disampaikan oleh Sekretaris MPR Ketua Ma’ruf Cahyono, auditor kepala pendamping BPK, tim audit dan staf sekretariat umum MPR.

Achsanul Qosasi mengatakan MPR sebagai lembaga tingkat tinggi nasional memiliki catatan yang sangat baik karena temuannya sedikit dan tidak signifikan.

“Kita harus berterima kasih kepada Sekjen MPR Dr. Marouf Cahyono yang mengatakan karena pemeriksaan BPK atas keterbukaan pengelolaan keuangan MPR tidak penting bagi lembaga MPR tingkat tinggi MPR. Hal ini cukup mengesankan bagi MPR sebagai lembaga tingkat tinggi nasional. Achsanul Saya sangat yakin bahwa Sekjen MPR bisa menindaklanjuti temuan BPK. “Sejauh ini MPR bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, BPK menganugerahkan gelar MPR kepada WPT, ”ujarnya. -Wapres MPR Fadel Muhammad mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah menyampaikan laporan keuangan MPR 2019 ke LPK. Fadel Muhammad berharap MPR dapat ditingkatkan. Memperbaiki pelaporan keuangan. — -Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono menyatakan bahwa lembaga MPR hampir setiap tahun mendapatkan gelar WTP. “Pemberitahuan Instalasi Pengolahan Air Limbah” ini diperuntukkan bagi lembaga publik, departemen pemerintah, instansi pemerintah pusat dan pusat yang dapat memberikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Penghargaan dari pemerintah daerah dan perusahaan publik. Laporan keuangan MPR membuktikan bahwa sekretariat umum MPR dapat mengelola keuangan dengan baik dan mendapatkan apresiasi dari BPK. Ia mengatakan: “Anggaran dapat kita kelola sesuai standar akuntansi sehingga kita dapat menjaganya setiap tahun. Judul WTP ini. “Lanjut Maruf, untuk mewujudkan BPK LHP ini merupakan kerja keras semua departemen. Tanpa peran semua unit kerja, pengelolaan anggaran tidak bisa diatur sesuai dengan standar dan aturan akuntansi.

Predikat WTP ini meningkat. Untuk memahami anggaran. Berbagai bagian kinerja Setjen MPR. Pada 2019, kinerja MPR mencapai 97. Dalam hal penyerapan anggaran MPR mencapai 95,62%. Sebelumnya, pada September 2019, MPR memiliki lima tahun berturut-turut (2014- 2018) memenangkan opini WTP.Kala itu, MPR mendapatkan penghargaan BMN, yaitu penghargaan Pengelolaan Barang Milik Nasional (BMN).

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online