Hannover: Sebetulnya penyebaran Covid-19 tidak membedakan antara agama dan pekerjaan

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritik Komnas HAM karena melakukan penyidikan bias hanya terhadap umat Islam. Selain itu, pemeriksaan juga memasukkan pilihan sanksi sosial atau denda bagi umat Islam yang berkumpul di masjid selama Ramadhan saat pelaksanaan PSBB. Muslim Indonesia. Nilai kekayaan bersih yang tinggi mengingatkan kita bahwa virus tidak berasal dari komunitas Muslim, tetapi dari Wuhan, China. Sebelum akhirnya sampai ke Indonesia, virus tersebut telah menyebar ke Eropa, Amerika Serikat dan negara lain yang sebagian besar penduduknya bukan Muslim. Transportasi, pabrik, pasar, dan tempat keramaian lainnya. Di masjid. Namun, jika tidak menerapkan aturan terkait Covid-19, mereka tidak akan menanyakan sanksi terhadap umat beragama dan profesi lainnya. Kuncinya, penyebaran Covid-19 tidak membedakan agama dan riwayat pekerjaan, ”kata Hidayat, seperti diberitakan tertulis, Selasa (12/5) .Pada 9/2020, larangan sosial tidak hanya di masjid, tetapi harus berlaku untuk semua kegiatan keagamaan dan fasilitas umum. Kegiatan, kegiatan sosial budaya dan moda transportasi.

Jika ini tidak adil, dan jika Komnas HAM diskriminatif tidak akan menjadi solusi, dan lebih memilih sanksi hanya kepada umat Islam yang masih beribadah di masjid Jangan tanya umat beragama lain, karena aktivitas di tempat ibadah lain juga bisa menjadi titik kumpul penyebaran Covid-19.

Politisi dari Fraksi PKS ini mencontohkan Covid-19 di Jawa Barat. Kumpulan sosialisasi ini sebenarnya berasal dari kegiatan gereja, yaitu Rapat Tahunan Audit Katedral GPIB yang diadakan di Hotel Aston Bogor (28/2) dan seminar keagamaan GBI yang diadakan di Lembang, Bandung (3/3), yang juga berlangsung di Seminari gereja Beit l Jakarta dan Surabaya.Selain itu, ada juga kegiatan non-agama yang mengikuti kegiatan, seperti Musyawarah Daerah Hipmi Jawa Barat yang diadakan di Karawang (9/3) dan acara Sampoerna Pabrik Rokok Surabaya. Diantaranya, 65 karyawan dinyatakan positif Covid-19. Belakangan ini, penyebaran Covid-19 di KRL membuat Gubernur DKI dan Gubernur Jawa Barat menghentikan aktivitasnya, meski ditolak Menteri Perhubungan .- “Kami ingin perlakukan semua kelompok agama. , Semua profesi dan semua pihak melaksanakan tindakan disipliner, menerapkan perjanjian Covid-19, agar semua orang sehat dan aman dari bahaya Corona. Jika aturan dilanggar, maka aturan tersebut akan diterapkan secara adil dan tanpa pembedaan. Hidayat mengatakan: -Oleh karena itu, Hidayat dituntut untuk menghentikan perilaku tidak adil dan mengirimkan partai ke umat Islam dan masjid yang tidak menaati aturan, sehingga harus diberi sanksi. Hanya tim proliferasi Covid-19 saja, karena hal-hal seperti itu selain tidak sesuai dengan fakta dan gagal mencapai rasa keadilan, justru akan menimbulkan keributan dan kecemasan, melemahkan kekebalan masyarakat, dan membuat mereka rentan terhadap Covid-9. “Sikapnya nekat. Ini juga bisa menjadi bentuk menjauhkan kita dari cluster lain penular Covid-19, sama seperti kegiatan pengelompokan lain yang juga terbukti menjadi pusat penyebaran Covid-19,” imbuhnya. Seperti diketahui, Komnas HAM melakukan survei online pada 29 April hingga 4 Mei 2020. Dari hasil survei, 99% responden memahami risiko berkumpul di tempat ibadah, dan 95% mengikuti imbauan MUI dan Kementerian Dalam Negeri. Untuk agama ibadah keluarga, 70,8% responden menyatakan perlu adanya sanksi bagi umat Islam yang terus beribadah di tempat ibadah selama Ramadhan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online