Kekayaan bersih tinggi: Kementerian Agama harus berupaya melunakkan masjid dan tempat ibadah

RI Hidayat Nur Wahid, wakil presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, mengkritik Departemen Agama karena ambiguitasnya dalam mengimplementasikan keputusan Raker dari Kementerian Agama dan Komite Kedelapan Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersantai di masjid dan kapel. Pada rapat kerja Komite Kedelapan (11/5), Kementerian Agama sepakat untuk mempertimbangkan pembatasan santai di tempat ibadah, terutama di daerah di luar zona merah. Di area merah, mereka juga setuju untuk mempertahankan kepatuhan yang ketat dan penuh dengan aturan pengobatan covid-19.

“Pada rapat kerja yang diadakan dengan Kementerian Agama, saya menyatakan keinginan banyak partai politik agar umat tidak perlu khawatir dan dapat mendedikasikan ibadah jika pemerintah memutuskan untuk bersantai terkait dengan PSBB, Bahkan pengaturan transportasi dan pengembalian, bahkan di Bandara Soetta, bersikeras mengabaikan rencana perawatan Covid-19. Jika Muslim yang tidak berada di Zona Merah bersantai, maka mereka dapat shalat di masjid dan melewati adzan tadarrus (termasuk berbuka puasa) Doa festival) untuk mengembalikan simbol masjid. Khusus untuk orang-orang di zona hijau, bahkan jika mereka masih mengikuti aturan dasar masjid, kata Hidayat dalam pernyataan tertulis ke Jakarta (16/5).

Penjelasan Hidayat adalah bahwa, Santai pembatasan tempat ibadah masih akan mengikuti aturan operasi Covid19. Misalnya, jumlah peziarah tidak meningkat, dan selalu ada jarak tertentu. Dia mengutip kasus MUI Fatwa terkait dengan liturgi gereja Covid-19. Bagian tersebut mengatakan bahwa jika tidak Untuk mengontrol kondisi penyebaran Covid-19 di daerah tersebut, umat Islam tidak boleh mengatur layanan ibadah yang mengumpulkan banyak orang. -Namun, MUI juga memerlukan “shalat Jumat” di daerah-daerah di mana distribusi Covid-19 dikendalikan. Ini menunjukkan bahwa menurut MUI Fatwa dalam Pembatasan kegiatan ibadah di tempat-tempat ibadah sangat tergantung pada keadaan daerah tersebut.

Hidayat menyatakan keprihatinannya karena MUI Fatwa belum dipahami dengan baik dan lengkap. Oleh karena itu, dalam banyak Tempat-tempat, bahkan di daerah merah, masjid ditutup, dan bahkan beberapa masjid diblokir. Shalat Jumat, shalat Talawi dan kegiatan lainnya benar-benar melarang jemaat, sehingga tingkat basis Uma penuh dengan kegembiraan dan perselisihan. Tindakan yang membawa keadilan dan kedamaian kepada masyarakat, sekaligus menghilangkan stigma, seolah-olah Covid-19 secara khusus merupakan konspirasi terhadap umat Islam. Mengizinkan ini justru akan menimbulkan gangguan dan tekanan, melemahkan imunitas, dan dengan demikian membuat umat rentan terhadap Covid. Menyerang -19.-Sesuai dengan persetujuan rapat kerja Komite Kedelapan, pembatasan tempat ibadah di ruang hijau santai dan juga diterapkan ke tempat-tempat ibadah di agama lain, sehingga dapat menikmati keadilan dan ketenangan di antara kelompok agama lain. Hidayat mengatakan: “” Uma tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kebijakan relaksasi di berbagai tempat dan kegiatan, tetapi Uma selalu melarang ibadah di masjid karena itu akan menyebabkan kemarahan dan ketidakadilan. “- Sebelumnya, Komite Kedelapan dan Kementerian Agama Pada rapat koordinasi (11/5), Menteri Agama sepakat untuk mempertimbangkan pelonggaran tempat ibadah, terutama di kawasan hijau, karena pada 13 Mei, Kamarudin Amin, Direktur Jenderal Arah Pengembangan Komunitas Islam, membatalkan Menanggapi usulan Menteri, proposal Menteri juga disetujui oleh Wakil Menteri Agama. Wakil ketua Majelis Ulama Indonesia, pada kenyataannya, pertemuan itu adalah keputusan yang dibuat dengan rapat kerja yang diadakan di Zona Hijau pada sesi kedelapan Komite Delegasi, yang mematuhi ketentuan Protokol Komunis. -19 “menyimpulkan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online