Pimpinan MPR menyetujui anggaran MPR Rp 27 miliar dan THR yang dikelola COPID-19

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, menegaskan MPR memasukkan pemotongan anggaran MPR dan pengurangan 27 miliar rupiah untuk mengelola dan mengatasi pandemi virus corona (COVID-19). MPR sepakat mendonasikan 27 miliar rupiah untuk membantu pemerintah menanggapi pandemi COVID-19. MPR mengkaji pemotongan anggaran. Kami memahami bahwa anggaran menyusut. MPR menerima dan menyumbangkan 27 miliar rupee dari anggaran MPR untuk membantu memerangi epidemi COVID-19. , Jakarta, Kamis (16/4/2020) – Wakil Presiden MPR Jazilul Fawaid dan Fadel Muhammad, Pimpinan Banggar Idris Laena dan Sadarestuwati, Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono beserta tim menghadiri rapat pimpinan MPR. Basarah, Ahmad Muzani, Syariefuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkfili Hasan dan Arsul Sani juga turut serta dalam acara Rapim.Agenda utama Rapim kali ini adalah pembahasan pemotongan anggaran MPR tahun 2020.

Bamsoet mengatakan bahwa pemerintah sedang menghadapi wabah COVID-19 oleh Presiden: Menanggapi COVID-19, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 pada 3 April 2020, yang melibatkan tahun 2020 Situasi dan detail anggaran negara (APBN) berubah. Anggaran MPR 2020 sedang berubah. Anggaran MPR 2020 akan dikurangi Rp 27 miliar. Pengurangan anggaran diperuntukkan bagi pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. Pimpinan MPR juga bersedia tidak menerima THR karena respon COVID-19, “ujarnya. MPR mewakili kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat yang menghadapi pandemi COVID-19. Ia mengatakan:” Kami akan melaksanakan empat MPR secara virtual Sosialisasi pilar terus memenuhi tugas kami. “-MPR yang akan terus dilakukan oleh Bamsoet akan terus melaksanakan agenda rapat nasional dengan pimpinan delapan lembaga negara termasuk Istana Presiden melalui virtual hospitality. MPR menyelenggarakan rapat nasional virtual dengan pimpinan DPD untuk pertama kalinya pada Kamis ini Silaturahmi. Rencanakan untuk mengadakan pertemuan nasional berikutnya dengan Partai Demokrat Rakyat, Partai Rakyat, Massachusetts, MK, Kentucky dan Istana Kepresidenan. Kebangsaan dan isu-isu terkini guna mencari solusi atas isu-isu terkini, ”tambahnya. Pada tanggal 1 Januari 2020, mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk mengelola pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) tahun 2019 dan / atau saat mengancam perekonomian nasional dan / atau mengancam stabilitas perekonomian negara Sistem keuangan. Bamsoet mengatakan, undang-undang lain yang tertunda yang mungkin melanggar konstitusi juga akan ditinjau. “Pimpinan MPR juga sepakat memperjuangkan status MPR, terutama dalam hal kewenangan tafsir konstitusional.”

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online