Kejahatan terhadap pemimpin agama harus ditangani sesuai dengan hukum

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid menyampaikan keprihatinan atas kejahatan yang dilakukan masjid dan imam muslim serta penganiayaan terhadap para imam, Pekanbaru Masjid dan Habib Rizieq Syihab.

Hidayat menghimbau kepada Polri untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, segera mengusut dan secara hukum menangani pelaku serangan pisau terhadap Imam.Menurut pemberitaan, masjid Pekanbaru, ujaran kebencian dan Pelaku kriminal dan imam besar pengunjuk rasa Front Pembela Islam (FPI) di depan DPR dirobohkan. Hidayat memasukkan penikaman imam ke masjid Pekanbaru dalam kategori penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP. Anehnya, masyarakat mencoba mengulangi bahwa pelaku penikaman adalah orang yang sakit jiwa, seperti yang telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Menurutnya, hal ini telah memunculkan kasus serupa yang berulang-ulang. Oleh karena itu, tidak terkena sanksi hukum yang merugikan dan tidak menimbulkan jera. Guna mengembalikan kepercayaan umat dan masyarakat terhadap kebenaran penegakan hukum di Indonesia, dan agar penganiayaan tidak terulang kembali, polisi harus secara transparan membuka data dan membuktikan bahwa pelakunya memang menderita gangguan jiwa. Dengan kata lain, penulis hanya berpura-pura, sehingga mereka dapat dituduh menerbitkan artikel berat dan memperingatkan orang-orang bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi kapan saja dan di mana saja. Dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (29/7).

Selain itu, Wakil Ketua Panitia Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan bahwa dalam kasus ujaran kebencian dan upaya membakar atau merobek baliho seperti Habib Rizieq, polisi juga menambahkan Harus dijelaskan kepada publik bahwa polisi bertindak secara profesional dan adil. Oleh karena itu, polisi harus mengumumkan kepada publik bahwa mereka akan melakukan penuntutan yang adil atas kejahatan tersebut. Selain itu, beberapa parpol telah melapor ke polisi atas tindakan penghinaan dan penyebaran kebencian terhadap Habib Rizieq sebagai pendeta yang disegani dan pengikutnya yang banyak. Agar masyarakat bisa menerapkan undang-undang secara adil, polisi harus bertindak cepat, profesional, dan adil, misalnya saat menangani laporan bahwa bendera PDIP dibakar beberapa waktu lalu, atau “mengusut peluncuran bom molotov di kantor PDIP. “Waktu. Semua laporan publik dari kelompok manapun di Bogor harus ditangani dengan cara yang sama. Jangan memotong secara selektif. Seperti yang dikatakan Pancasila, inilah salah satu makna menegakkan keadilan. Selain itu, hal ini juga menghentikan perasaan umat yang selalu diperlakukan tidak adil atau bahkan ditolak oleh negara, yang mungkin berdampak sangat luas pada realisasi dan implementasi sila ketiga Pancasila: penyatuan Indonesia, ”ujarnya- Ia menyebutkan fakta ujaran kebencian dan penginjak-injakan gambar, menggunakan gambar Habib Rizieq untuk membakar dan merobek baliho, secara akumulatif memenuhi sanksi pasal 156 KUHP. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Publisitas” Menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau lebih orang Indonesia dapat dihukum hingga empat tahun penjara atau denda hingga 4.000 yuan. Lima ratus rupee. “-Dua peristiwa menunjukkan masih berlangsungnya tindak pidana, penganiayaan, penghinaan dan penganiayaan terhadap ulima atau tokoh agama. Indonesia adalah negara Pancasila dan perintah pertama adalah: Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penyelidikan harus dilakukan secara seksama, mengingat ia menyimpulkan: “Sanksi akan menjadi jera, agar sanksi tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang demi kelangsungan negara Republik Indonesia dan Pancasila”.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online