Hidayat mengimbau pemerintah untuk menerapkan undang-undang pesantren, terutama saat pandemi Covid 19

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengimbau pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia) untuk membantu dan melindungi homestay Islami. Sekolah (dua lembaga yaitu Kiyai dan Santri), sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Bantuan ini diperlukan, terutama untuk mengatasi dampak kelembagaan, kesehatan dan ekonomi dari pandemi Corona Covid 19. , Modern, Muadala atau yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum. Di era pandemi Covid-19, banyak pesantren yang terkena imbasnya. Keberadaan undang-undang ini semakin penting, sehingga menjadi semakin penting. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan pemerintah sebagai penegak hukum, ”ujarnya. Dikatakan dalam sebuah berita yang dirilis di Jakarta, Jumat (10/7) .- Seperti diketahui, individu high net worth mengemukakan bahwa Pasal 42 UU Petani mengatur tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan merencanakan fasilitas kerjasama, politik dan pembiayaan dalam bentuk Pesantren memberikan dukungan bagi penyelenggaraan fungsi dakwah.Selain itu, Pasal 46 (1) dan (2) mengatur bahwa pemerintah memberikan dukungan dan kemudahan kepada petani untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, dan berupa dukungan sebagai berikut. : (A) Bantuan keuangan; b) Dukungan sarana dan prasarana; (c) Bantuan teknis; dan / atau (d) Pelatihan kejuruan.

“Tentunya, dukungan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 , Dan kondisi saat ini juga mempengaruhi pesantren. “–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kedelapan. Ia mengatakan, pihaknya sudah berulang kali menyatakan bahwa saat pandemi Covid-19, Kementerian Agama harus serius menangani pesantren. Pekerjaan pertama dilakukan bersama Kementerian Agama sejak Covid-19. Sejak pertemuan (4 April 2020), HNW telah mengusulkan agar Kementerian Agama juga memfokuskan anggarannya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, khususnya di pesantren dan madrasah. Bahkan pihaknya telah memanfaatkan untuk tujuan tersebut. Pemilihan Dana Wakaf Pendidikan, usulannya sudah disetujui Menteri Agama. “Harus segera disadari bahwa ini menjadi tanggung jawab Republik Demokratik, merupakan konsekuensi konstitusional berlakunya UU Pesantren, dan kontribusi negara kepada Pondok Pesantren Indonesia. Dan apresiasi pengabdiannya, ”ujarnya. -Hidayat mengatakan pada rapat terakhir Panitia Kedelapan dan Kementerian Agama (26/06) / 2020, bahwa jumlah Rp 2,8 triliun pada tahun 2020. Usulan anggaran tambahan tersebut seolah mendorong kegiatan pesantren dan pendidikan agama yang terdampak Covid-19. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui Rp 2,36 triliun. Diharapkan Kementerian Keuangan segera mengalokasikan dana, dan Kementerian Agama akan mentransfer secara adil dan terpercaya. Langsung disalurkan ke pesantren di seluruh Indonesia. Ia juga mendorong Kementerian Agama mengalokasikan anggaran yang belum terealisasi untuk cabang haji. Dan umrah 1 triliun rupiah, karena pemerintah Korea Utara tidak memberangkatkan tahun ini. Pondok pesantren, menurut Covid-19 Kesepakatan, bisa langsung beroperasi normal. Sudah termasuk pendampingan kepada Santri dan Ustadz, serta pemeriksaan kesehatan di pesantren bila terjadi kejadian darurat medis Covid-19, serta biaya studi dan kegiatan kesehatan, ”pungkasnya.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online