Kasus positif terus meningkat, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan penanggulangan Covid-19.

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan, pemerintah harus menghadapi peningkatan jumlah positif Covid-19 yang berdampak pada 43.803 orang.

Data terakhir dari Covid-19 Treatment Working Group, Kamis (18/6/2020), menunjukkan jumlah kasus harian meningkat paling banyak, mencapai 1.331 kasus positif baru. Ironisnya, dalam sepekan terakhir penerapan standar baru, kecuali (14/6/2020), masih ada lebih dari seribu kasus per hari.

Syarief Hasan mengatakan: “Pemerintah harus lebih fokus untuk mengurangi penyebaran penyakit menular. Covid-19., Tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian.”

Ia juga mempertanyakan langkah-langkah kebijakan pemerintah. Padahal, langkah yang diambil pemerintah belum membuahkan hasil, bahkan justru semakin banyak yang menjadi korban. Setelah penerapan kebijakan normal baru, tidak ada hasil yang dicapai.

Misalnya, masih banyak wisatawan di pasar tradisional yang belum menerapkan perjanjian kesehatan untuk mencegah Covid-19. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak membutuhkan tempat untuk mencuci tangan, menggunakan masker dan menjauhi masyarakat.

Dia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kondisi negara lain yang melonggarkan tindakan lockdown dan menerapkan embargo. standar baru. Faktanya, gelombang kedua Covid-19 telah melanda banyak negara, termasuk China, yang belum pernah mengumumkan kasus apa pun sebelumnya. Pada (16/6/2020), beberapa wilayah di China kembali memberlakukan pembatasan ketat setelah 158 kasus baru ditambahkan. Demikian pula, Korea Selatan kembali membatasi kegiatan ekonominya setelah menambah kasus baru. Menariknya, di Indonesia yang setiap harinya terdapat ribuan kasus, justru melonggarkan pembatasan. Selain itu, setelah kesepakatan kesehatan diterapkan secara tegas di masyarakat, tidak ada relaksasi. Syarief menilai, kebijakan ini kontradiktif dan kontraproduktif. Miliaran dolar belum menunjukkan hasil dari penurunan kasus positif Covid-19 atau kemajuan manajemen sektor kesehatan. Padahal, yang terjadi adalah anggaran yang sangat besar menyebabkan defisit APBN membengkak menjadi 6,34% dari PDB. Dana ini setara dengan 24,73% dari belanja APBN 2020 dan menjadi beban penduduk. Syarief Hasan menjelaskan: “Menghadapi pandemi Covid-19.” Syarief Hasan juga meminta pemerintah untuk mencari solusi dan strategi yang sangat mobile. Ini sangat penting untuk memulihkan keamanan kesehatan masyarakat. Memang, ketidakamanan di masyarakat dapat menyebabkan ketakutan yang berlebihan, kecemasan, bahkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, dan pemerintah gagal meredam peningkatan Covid-19. . Syarief Hasan menyarankan. Dengan mengembalikan kepercayaan publik, masalah ini bisa diselesaikan bersama. Anggota dewan senior Partai Demokrat itu menegaskan, pemerintah harus memberikan bukti kepada publik yang dapat menyelesaikan pandemi Covid-19. Di sisi lain, semakin banyak kasus setiap hari, dan teriakan masyarakat karena perekonomiannya terganggu. “Pemerintah juga harus lebih bertekad dalam menerapkan standar baru dan menangani pandemi Covid-19. Karena penurunan jumlah Covid-19 dan kembalinya Covid-19 bisa dilihat dari ukuran kinerja pemerintah, katanya:“ Sosial dan ekonomi masyarakat. “Sekarang masyarakat meminta pemerintah untuk mengadopsi kebijakan baru yang lebih strategis dan relevan untuk menghadapi peningkatan Covid-19, alih-alih mengabaikan peningkatan kasus. Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan penyebaran Covid-19 berarti pemerintah tidak memiliki masa depan. Perlindungan rakyat bisa dijamin sesuai dengan ketentuan UUD 1945, ”pungkas Syarief Hasan. . (*)

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online