APBN menyita rekening pribadi Wapres MPR: potensi penyalahgunaan

TRIBUNNEWS.COM-Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan dana pengelolaan kas mengalir dari anggaran negara (APBN) ke rekening perseorangan. Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019-Anggota MPR RI dari Front Demokratik Syarief Hasan menyatakan penyesalan atas kejadian ini. Menurut dia, dana dari APBN tidak boleh dan tidak boleh disetorkan ke rekening resmi.

“Dana publik yang masuk ke rekening pribadi bisa disalahgunakan,” kata Syarief.

Ia mendorong BPK RI untuk melakukan hal tersebut. Ada 5 departemen / lembaga yang menggunakan private account untuk mengelola dana APBN. Jika dihitung dari 5 kementerian / lembaga, pengelolaan dana melalui rekening pribadi ini bernilai Rp. 71,78 miliar dollar Amerika. Akibatnya, saldo kas yang disajikan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Review ini tidak menggambarkan saldo kas yang sebenarnya karena tidak didukung oleh keberadaan likuiditas yang sebenarnya.

“Pertanyaan ini juga menunjukkan bahwa kontrol berbagai kementerian / lembaga ada. Syarief Hasan mengatakan:“ Menurut best practice, semua arus kas, termasuk arus kas, belum mencapai keadaan terbaik, termasuk pengawas internal pemerintah. Karakter. “-Anggota panitia IDPR RI yang bertanggung jawab di bidang pertahanan juga mendorong semua kementerian tersebut di atas untuk mengklarifikasi masalah ini. Swasta merupakan sektor terpenting dengan 48.129 triliun rupee dan belum disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Kementerian Agama, Kementerian LHK, Empat instansi lainnya, termasuk Bawaslu dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, sebagaimana dinyatakan oleh BPK RI, kejadian ini dapat berujung pada penyalahgunaan. Syarief Hasan menyimpulkan kejadian ini harus diperjelas dan tidak boleh terulang kembali.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online