Bamsoet: Di tangan pemerintah

TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah harus menanggapi Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dikirim DPR sebelum 20 Juli 2020. (Reaksi) seperti ini sangat bergantung pada dinamika yang ada di pemerintahan, dalam hal ini presiden berkomunikasi dengan pimpinan partai, terutama pimpinan partai yang mendukung pemerintah. . Dalam banyak kasus, kami sepenuhnya terserah pada pemerintah untuk memutuskan, “kata Bamsoet di Jakarta, Sabtu (7 April 2020), lalu mengembalikannya ke DPR karena mendapat tentangan dari seluruh lapisan masyarakat, atau menyusun DIM (daftar persoalan). Daftar tersebut menggantikan semua materi RUU yang ditentang oleh seluruh lapisan masyarakat dan membatasi hanya mengatur keberadaan dan tugas pokok serta fungsi BPIP (Lembaga Pengembangan Pemikiran Pancasla). Misalnya dari puluhan bab, sebanyak 60 Pasal 5 s / d 6 pasal 16 s / d 17 pasal sudah direvisi sesuai tuntutan berbagai lapisan masyarakat, dengan judul dan isinya yang berbeda-beda. Bamsoet mengatakan, misalnya seperti usulan PBNU jangan diputarbalikkan. Judulnya juga sangat sederhana: “RUU BPIP “.

Jika pemerintah sudah mengambil keputusan, Bamsoet akan melanjutkan, jadi terserah DPR yang memutuskan.” Apakah kita akan pergi? Harapan untuk segera membicarakan masalah ini dengan pemerintah atau menunggu pandemi Covid-19 mereda. Bamsoet menyimpulkan. (*)

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online