Bamsoet: Mengekspresikan keadilan berbeda dengan pengkhianatan atau kejahatan

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Pembicara Musyawarah Rakyat Indonesia, mendesak aparat penegak hukum mengadopsi pendekatan persuasif, humanistik, dan strategis untuk menyikapi ketujuh pemuda di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur. Tuduhan diskriminasi hukum terhadap orang Papua yang melibatkan lima anak berusia 17 tahun. . Agar tidak memicu konflik baru yang berpotensi menimbulkan gejolak. Tujuh pemuda Papua dituduh melakukan makar dalam demonstrasi anti-rasis pada Agustus 2019.

“Musyawarah Rakyat Indonesia terus ikut membantu saudara-saudari yang mengutarakan keadilan sosial terhadap orang Papua agar tidak terkena diskriminasi hukum. Keadilan tidak sama dengan makar atau tindak pidana. Surya Anta dan lima mahasiswa Papua dikunjungi. Ditahan di Markas Mabes Brimob pada November 2019. Alhamdulillah atas kerja keras semua pihak, enam saudara kita yaitu Surya Anta Ginting, Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni, Charles Kossay, Ambrosius Mulait dan Arina Elopere alias Wenebita Gwijangge, dirilis pada Mei 2020. Pada Sabtu (13/6/20) .- Berpartisipasi secara virtual, termasuk anggota MPR RI UNTUK PAPUA, antara lain Yorrys Raweyai, Filep Wamafma, Robert Kardinal dan Willem Wandik. Polda Papua Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Inspektur Pol Paulus Waterpauw, Sekolah Ilmu Sosial dan Politik Elvira Rumkabu Universitas Cenderawasih, Direktur Liga Demokratik Papua (ALDP) Latifah Anum Seregal dan Pengacara Piter Ell juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ketua MPR RI juga hadir dalam pertemuan tersebut. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Kapolda Papua Paulus Waterpaw yang juga merupakan putra daerah di daerah tersebut, telah melakukan upaya yang tidak henti-hentinya untuk menjaga keadaan di Papua, sehingga masih mengkhawatirkan. Paul bangga memiliki Putra seorang jenderal bintang tiga Papua, “kata Bansuet.

Mantan Ketua Panitia III DPR RI ini menjelaskan bahwa tahun lalu terjadi insiden “Asrama Papua” di Sabaya yang disebabkan oleh kesalahpahaman atas apa yang disebut penghancuran bendera merah putih.Namun, karena penanganan yang tidak tepat, kejadian tersebut sebenarnya terjadi. Hal tersebut memicu konflik dan berujung pada kasus diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua. “Satu hal yang memprihatinkan adalah gap antara hukuman pejabat Surabaya yang menggunakan rasisme dan divonis 5 bulan penjara. Hal ini dianggap bertentangan dengan tuntutan para pengunjuk rasa rasis yang telah divonis hingga sepuluh tahun penjara karena makar, ”jelas Bamsoet. Prinsip penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri harus diterapkan. Proses hukum lebih menekankan pada legalitas hukum. Prinsip seks termasuk menjamin perlindungan hak-hak hukum setiap warga negara.

“Demikian pula kasus makar harus ditangani dengan hati-hati. Dibutuhkan pikiran terbuka agar mereka bisa melihat semua persoalan hukum. Bamsoet menyatakan: “Untuk mengambil keputusan yang benar-benar merespon rasa keadilan sosial, hukum akan mengambil perspektif yang berbeda.” Mantan presiden DPR RI ini mengenang bahwa isu SARA (ras, agama, ras dan suku) merupakan isu yang sensitif. Pasalnya, bahkan di negara dengan kehidupan demokrasi yang sangat matang seperti Amerika Serikat.

Kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kulit putih juga menjadi pemicu tewasnya warga kulit hitam George Floyd. Gelombang protes berskala besar telah memicu kerusuhan di banyak bagian Amerika Serikat.

“Kita lebih beruntung karena memiliki Pancasila yang mampu mempersatukan persatuan antara berbagai ras, agama, ras dan golongan. Namun, kita harus tetap waspada, karena ini tidak mengesampingkan nilai nominal yang Bonsout katakan:” Hubungan antara Amerika Serikat dan Amerika Serikat yang berusaha menjadi provokatif, mereka menggunakan peristiwa di Amerika Serikat untuk menggugah sentimen publik yang dapat mengganggu perdamaian di Papua, khususnya di Indonesia. “.

Wakil Presiden SOKSI dan Pemuda Pancasila menambahkan bahwa dalam berbagai kekerasan dan kerusuhan di Papua, yang paling menderita adalah penduduk. Korban materiil, terutama korban, tidak mempertimbangkan aspek kuantitatif. Karena setiap kehidupan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jiwa bangsa Indonesia .

“Keberadaan MPR FOPapua Nugini diharapkan menjadi cikal bakal dialog yang lebih efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Oleh karena itu, tanah Cenderawasih yang memiliki kekayaan alam dan keragaman budaya bagai mutiara di khatulistiwa, dapat terus menjadi bagian dari keindahan Indonesia. Indonesia tanpa Papua bukanlah Indonesia. Menjaga perdamaian di Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. “Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia,” pungkas Bamsoet.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online