Hidayat mendesak pleno mencabut RUU HIP dari Prolegnas

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), mendesak ditutupnya rapat paripurna DPR RI yang rencananya digelar pada Kamis, 16/7, untuk segera memutuskan berhenti membahas Undang-Undang Kebijakan Ideologis (RUU) Pan. Rombongan pimpinan demonstran Casilla (HIP) menolak RUU HIP tersebut. Selain itu, dalam rapat paripurna, pihaknya telah menetapkan agenda menanggapi perkembangan penolakan masyarakat terhadap UU HIP. Bersama dengan pemerintah, itu menjadi alasan bagi Partai Demokrat untuk secara resmi menghentikan pembahasan bahkan mencabut Prolegnas prioritas tahun 2020 dan daftar panjang RUU HIP 2020-2024, ”ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, 15/7. -Hidayat tentang peraturan perundang-undangan Hasil rapat kelembagaan menyatakan penyesalan. DPR dan pemerintah menghapus 16 RUU dari daftar prioritas untuk tahun 2020, namun tidak menghapus RUU HIP dari daftar RUU. Bahkan, penolakan besar-besaran RUU tersebut dipimpin oleh seluruh pelosok tanah air. Dari organisasi keagamaan, pemuda Pancasila hingga organisasi veteran. Sayangnya, DPR tidak mendengarkan keinginan mereka secara serius.

“Di Republik Demokratik Rakyat RI Baleg dan pemerintah (diwakili oleh Menkumham) Dalam rapat kerja dengan Partai Demokrat Rakyat, anggota DPR dari Fraksi PKS juga menyampaikan suara dan keinginannya, sehingga ketiga partai tersebut memutuskan untuk menghentikan pembahasan. Ia mengatakan UU HIP bahkan mencabutnya dari rencana legislasi nasional. RUU HIP de Prolegnas dicabut. Pimpinan DPR membuat komitmen publik kepada pimpinan ormas yang memprotes. Menentang RUU HIP untuk menghentikan pembahasannya, selain itu Menkopolhukam juga secara lisan menyatakan bahwa pemerintah tidak setuju dengan RUU HIP yang dipertanyakan ini, jadi tunggu apalagi? Kata Hidayat lagi.

HNW mengingatkan, ketika UU HIP disahkan menjadi UU Anggota Swasta DPR, pemerintah dan DPR jangan berada dalam kondisi yang sama. “Saat pembahasan RUU tersebut, FPKS di Baleg mengingatkannya tentang konten yang bermasalah. Kemudian diabaikan, sehingga dibawa ke Palipuna. Dalam rapat paripurna, penolakan terhadap FPKS dan partai demokrasi juga sempat terjadi. Diabaikan, sehingga ketika isi RUU dibuka ke publik, hal ini menimbulkan kontroversi, di antaranya adalah ketidaksesuaian TAP MPRS XXV / 1966, larangan penyebaran ideologi dan Pancasila yang tegas Pancasila dalam Trisila dan ekasila. Sebaliknya, melanggar banyak ketentuan ketentuan UU HIP. Tentang Pancasila sebagai asas ketuhanan yang tidak sesuai dengan Tuhan Yang Maha Esa, juga menyangkut visi dan karakter Pancasila dalam UU HIP, yaitu sama dengan 18 Agustus 1945. Pancasila tidak menaati bahkan mengeluarkan UU Prolegnas HIP yang menghindari kontroversi tersebut. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat dan semangat RMR dapat terjaga, setelah itu semua pihak dapat berkontribusi dan berkonsentrasi untuk mengatasi tantangan. Pungkasnya Mengatakan: “Covid-19 menjadi lebih umum dan mengkhawatirkan. “

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online