Bamsoet: MK sepakat menyampaikan langsung laporan kinerja lembaga negara pada rapat tahunan MPR

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas dukungan dan dukungannya terhadap pidato dan rencana MPR Indonesia yang akan membantu menjangkau masyarakat secara langsung melalui lembaga ini. Menyerahkan laporan kinerja tahunan lembaga nasional. Rapat Tahunan MPR RI. MK juga menilai penyampaian laporan kinerja tahunan harus menjadi tradisi ketatanegaraan yang terus berlanjut setiap tahun.

Baca: Bukan Cuma Bapak, Tapi Juga Minta Pengemudi Ojol Lakukan Pemeriksaan Jarak Jauh Secara Fisik

“Menyampaikan laporan kinerja tahunan lembaga nasional secara langsung kepada rakyat bukan hanya warisan MPR RI sebagai lembaga. Apalagi bangsa Indonesia sedang berbenah. Warisan sistem pertanggungjawaban administrasi nasional yang diprakarsai oleh Tuan Negara “Empat Pilar MPR, Alm. Taufiq Kiemas,” kata Bamsoet usai memimpin rapat konsultasi virtual antara pimpinan Musyawarah Rakyat Indonesia dan Mahkamah Konstitusi. MPRRI Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/4/20) -Kemauan dan dukungan Mahkamah Konstitusi melengkapi refleksi serupa DPD RI, BPK RI dan KY. Refleksi tersebut juga dilakukan rapat konsultasi virtual dengan M PR RI. Selain itu, MPR RI Konsultasi virtual akan digelar dengan pimpinan DPR RI, Mahkamah Agung, dan terakhir dengan Presiden.

Baca: Bamsoet: MPR RI siap adakan rapat tahunan dan pidato presiden virtual kenegaraan

“Jika semua pimpinan lembaga negara setuju Para Pimpinan MPR RI sedang bersiap untuk mengadakan rapat tahunan yang formatnya akan dibahas lebih detail dengan Pimpinan DPR RI dan DPD. RI. Diharapkan para pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPD RI dapat mencapai mufakat untuk mengusulkan praktek tata kelola pemerintahan yang lebih baik pada rapat tahunan MPR, seperti yang diimpikan oleh Pak Taufik Kiemas dan mantan pimpinan MPR. Kalau semua instansi negara, termasuk gubernur, setuju, maka pandemi Covid-19 belum usai, kami siap menggelar rapat MPR tahunan secara virtual. Selain hadir sepenuhnya seperti biasa, jika wabah Covid-19 sudah selesai, ”jelas Bamsoet.

Wakil Ketua MPR RI juga hadir dalam rapat melalui video conference, di antaranya Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Fadel Muhammad dan Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono. Majelis hakim konstitusi yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain Presiden Anwar Usman, Wakil Presiden Aswanto dan Sekretaris Jenderal MK. Guntur.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dalam rapat konsultasi virtual tersebut menuturkan bahwa laporan tahunan kinerja lembaga negara bukan berarti laporan pertanggungjawaban lembaga negara lainnya kepada MPR. Laporan kinerja lembaga publik, termasuk laporan kinerja tahunan lembaga MPR RI langsung ke publik dengan mempromosikan pertemuan tahunan MPR. Siaran langsung di televisi nasional, swasta dan internasional serta internet. Pengingat online lainnya adalah “kata Basarah.

Mantan Ketua DPR RI. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa dalam pertemuan konsultasi virtual tersebut, Mahkamah Konstitusi menyampaikan keprihatinannya terhadap ketidakwajaran pelaksanaan UUD oleh Majelis Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 (RPJMN) yang dikeluarkan Bappenas lebih banyak membahas aspek penegakan hukum, dengan fokus pada Kepolisian, Kejaksaan, serta Mahkamah Agung dan Kehakiman. Penegakan konstitusi tampaknya diabaikan. Penerapan konstitusi merupakan landasan penting dalam proses penegakan hukum. Bappenas harus lebih berhati-hati dalam menyusun RPJMN. . Jangan sampai terkesan MK dilupakan dalam sistem pengelolaan kelembagaan nasional. RPJMN merupakan dokumen sakral yang memuat strategi, arahan, dan pencapaian yang ingin dicapai Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, tidak ada yang harus diabaikan. Pasalnya, MK termasuk dalam UUD. Peradilan, ”kata Bamsoet. Terus berbenah. Sesuai Pasal 27 G surat Ketetapan MPR RI (1 Januari 2019)MPR RI diberi kepemimpinan untuk memaknai tafsir UUD pada saat uji materi UUD NRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

“MPR RI adalah Pencipta Undang-Undang Dasar 1945. NRI mempunyai banyak teks sebagai dasar untuk menjelaskan maksud awal.) Ini adalah ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dapat dijadikan sebagai Undang-Undang Dasar. Tambahan terhadap putusan uji materi hakim pengadilan. “Pemahaman tentang niat semula ini sangat penting untuk pemahaman yang menyeluruh tentang lahirnya berbagai ketentuan UUD NRI 1945. Bamsoet menyimpulkan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online