Penolakan UU Cipta Kerja, MPR RI Wakil Direktur: Buruh Non Partai, Pegawai dan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan kembali mengutarakan penolakannya terhadap undang-undang yang komprehensif. Menurut dia, pemerintah harus menyerap dulu keinginan rakyat. Pasalnya, RUU tersebut ditolak oleh semua pekerja dan sektor masyarakat lainnya. Ia juga menegaskan isi undang-undang yang komprehensif, yang tidak baik bagi masyarakat. Misalnya, Pasal 88C (2) hanya mengatur Upah Minimum (UMP) di tingkat provinsi sehingga mengakibatkan hilangnya Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK).

Baca: Setelah menunggu lama COVID -19, Indonesia akan uji vaksin

“Kecuali DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, hampir semua provinsi memiliki UMP lebih kecil dari UMK, sehingga upah pekerja lebih tinggi. RUU tersebut telah menunjukkan keadilan bagi pekerja, karyawan dan masyarakat biasa, ”kata Syarief: -Rancangan Undang-Undang penciptaan lapangan kerja juga mencakup penurunan kualitas dan ketentuan pesangon yang tidak pasti, dan nilai pesangon bagi pekerja yang terkena PHK juga menurun. , Karena pemerintah menilai aturan lama belum dilaksanakan. Kata Syarief. Ia juga menyayangkan pembatalan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan. Undang-undang yang komprehensif menggunakan dasar hukum administratif, sehingga pengusaha yang melanggar aturan bisa dibatalkan. Hanya bertanggung jawab denda berupa denda. Syarief Hasan menyayangkan hal ini karena Pelanggaran sewenang-wenang, karena hanya akan kena sanksi administratif.Selain itu, RUU tersebut juga akan mempersulit pengangkatan pekerja kontrak menjadi pegawai jangka panjang, dan pemecatan juga akan difasilitasi. Selain hilangnya jaminan sosial pekerja, khususnya asuransi kesehatan Dan perlindungan pensiun. Suara rakyat harus didengar, karena bukankah pemerintah bekerja untuk rakyat? ”Tanya Saryaf Hassan. -Jumlah penolakan dan protes masyarakat menunjukkan bahwa RUU penciptaan lapangan kerja tidak baik untuk masyarakat. Syarief Hasan mengatakan: “Pemerintah dan DPR RI sebaiknya tidak menggunakan pandemi ini untuk mengeluarkan undang-undang yang tidak perlu karena merugikan penduduk. RI akan lebih memperhatikan rencana penanggulangan pandemi Covid-19. Jumlah positif Covid-19 semakin meningkat setiap hari, sehingga merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN dan tidak ada tanda-tanda penurunan, sehingga pemerintah dituntut untuk fokus pada konfrontasi dengan Covid-19 daripada berdiskusi dalam situasi yang bergejolak saat ini. Tagihan untuk menciptakan lapangan kerja. “Seharusnya pemerintah hadir dalam pertemuan tersebut dan selalu menyerap keinginan masyarakat serta pelayanan yang terbaik, dari pada membiarkan masyarakat pandemi Covid-19 lebih banyak mengemban tugas,” pungkas Syarief Hasan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online