Wakil Direktur MPR RI: Daya beli melemah dan ekonomi menyusut

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendesak pemerintah mempercepat dan memantau proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Memang, selama pandemi Covid-19, banyak orang yang menganggur dan merasakan dampak penurunan ekonomi yang tajam.

Sepengetahuan kami, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan jumlah pengangguran meningkat 3,05 juta hingga 9,2% sesuai data saat pandemi Covid-19. Bahkan, survei yang dilakukan LIPI di FEB UI pada 5 Februari (5 Februari 2020) memperkirakan sebanyak 25 juta pekerja berisiko menganggur saat pandemi Covid-19. Dasar, tetapi juga akan membantu memperkuat ekonomi Indonesia. Pasalnya, pada saat pandemi Covid-19, bantuan tunai sosial dapat mendorong masyarakat untuk menjaga daya beli. Syarief Hasan mengatakan: “Jadi, tentunya tidak hanya masyarakat kecil, tapi juga kontraksi arus mata uang dan komoditas juga merusak perekonomian Indonesia.” Memang, pemerintah mengalokasikan pos perlindungan APBN sebesar Rp 203,9 triliun untuk rencana tersebut. Sosial. Prosedurnya juga berbeda. Mulai dari program keluarga harapan, kartu sembako, program bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek, bantuan logistik, bantuan langsung tunai hingga dana besar hingga yang dianggap bermasalah yaitu kartu bantuan pra kerja.

Namun, anggaran besar ini hanya 34,04% pada akhir Juli 2020. Faktanya, Covid-19 mengganggu kehidupan dan perekonomian selama hampir lima bulan.

“Lambatnya realisasi dan penyaluran bansos kepada masyarakat menunjukkan kurangnya kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam merespon dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid. Contohnya, program pra kerja yang memberikan bantuan sosial kepada yayasan besar maupun melalui yayasan Tidak terlalu tepat sasaran, bahkan bisa berujung pada tindak pidana korupsi. Ia juga mencontohkan bahwa pemerintah tidak selalu menggunakan data yang tumpang tindih sebagai alasan lambatnya distribusi. Menurutnya, pemerintah telah memperoleh berbagai sumber daya dan lembaga untuk menata Data agar tidak terjadi duplikasi.

“Pemerintah harus menggunakan database agar tidak ada tumpang tindih di lapangan,” imbuhnya. Dengan cara ini pemerintah dapat melakukan reformasi birokrasi, seperti bansos Presiden Jokowi. Misi dalam hal penyaluran.

“Penyaluran bansos harus dipercepat, dan dinas tidak boleh terlalu lama.” Bantuan harus cepat sampai ke masyarakat tanpa alasan, termasuk alasan yang belum terbukti. Setelah jumlah penduduk memburuk jangan hanya membantu masyarakat. Syarief Hasan menyimpulkan Mengatakan bahwa Covid-19 serius atau sudah mati.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online