Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan: Pandangan yang diungkapkan dalam RUU HIP MPR dan PBNU

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang hingga kini masih mempertahankan Pancasila. Menyakiti Pancasila dan menimbulkan polarisasi di masyarakat- “Partai Demokrat sejak awal setuju dengan sikap PBNU. Kami bersikeras menolak RUU HIP dan menghimbau DPR RI dan pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasan mengingat Pancasila tidak perlu dilakukan dalam bentuk hukum. Usai tafsir baru, UU HIP DPRRI 2020 pun dirilis.Jumat (07/03/2020), saya mengunjungi MPR Gedung Jalan Keramat Jati PBNU dan mendapat sambutan langsung dari Ketua PB NU, Dr. Said Aqil Siroj beserta jajaran pimpinannya.

Syarief Hasan kembali mengemukakan bahwa untuk UU HIP, hal ini hanya akan mengurangi sebatas Pancasila sebagai landasan filosofis (falsafah dasar) dan standar hukum (dari semua sumber hukum) di Indonesia, serta munculnya komunisme dalam UU tersebut. RUU HIP harus diisi. Yili mencabutnya. Saat bertemu dengan PBNU, MPR RI dan PBNU sependapat bahwa RUU HIP harus dihapus sama sekali dari judul dan isinya. Anggota Dewan Agung Demokrat mengatakan: “Kami juga setuju untuk Majelis Legislatif mencabut RUU HIP.

Menurutnya, jika memiliki klausul untuk mengubah HIP, Syarief Hasan menjelaskan: “Sejak UU PIP dikaitkan dengan UU HIP sejak awal, masyarakat akan terus menolaknya karena UU PIP sudah dikaitkan dengan HIP sejak awal. Tagihannya saling terkait. Anggota menyimpulkan: “RUU baru harus murni teknis daripada penjelasan, dan harus sesuai dengan prosedur legislatif, dan memiliki dokumen akademik yang dapat dibenarkan secara akademis dan dapat diusulkan oleh pemerintah atau Kementerian Pertahanan Sipil. “Syarief Hasan, anggota Komite Agung Demokrat. (*)

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online