Pimpinan MPR setuju untuk menginvestasikan anggaran 27 miliar rupiah dan THR untuk pengelolaan COVID-19

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, menegaskan MPR memasukkan pemotongan anggaran MPR dan pengurangan 27 miliar rupiah untuk mengelola dan mengatasi pandemi virus corona (COVID-19). MPR meminta dan menyumbangkan 27 miliar rupee untuk membantu pemerintah merespons pandemi COVID-19.

“Pemotongan anggaran akan dialokasikan untuk respon pemerintah terhadap pandemi COVID-19. MPR sudah mengkaji pemotongan anggaran. Kami memahami anggaran berkurang. MPR telah memastikan dan menyelesaikan donasi sebesar 27 miliar rupee. Anggaran MPR dapat membantu Mengatasi wabah COVID-19, “kata Bamsoet usai rapat pimpinan MPR dengan ketua panitia anggaran MPR yang bertempat di Gedung Nusantara III Gedung Capitol Senayan di Jakarta, Kamis, 16 Desember 2018. / 2020)

Wakil Presiden MPR Jazilul Fawaid dan Fadel Muhammad, Banggar Idris Laena dan Sadarestuwati, MPR Ma’ruf Cahyono dan tim menghadiri rapat pimpinan MPR. Wakil Presiden Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syariefuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkfili Hasan dan Arsul Sani juga turut hadir dalam pertemuan Rapim tersebut. Agenda utama Rapim adalah pembahasan pemotongan anggaran MPR tahun 2020.

Bamsoet mengatakan pemerintah sedang menghadapi merebaknya pandemi COVID-19. Terkait COVID-19, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 pada 3 April 2020 tentang perubahan posisi dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Anggaran MPR 2020 sedang berubah. Anggaran MPR 2020 akan dikurangi Rp 27 miliar. Pengurangan anggaran diperuntukkan bagi pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. “Kepemimpinan MPR juga bersedia untuk tidak menerima THR dalam menanggapi COVID-19,” katanya. MPR mewakili kehadiran nasional di negara-negara yang menghadapi pandemi COVID-19. Dia mengatakan: “Kami akan terus memenuhi tanggung jawab sosialisasi virtual empat pilar MPR.” Pada hari Kamis, MPR menyelenggarakan rapat umum nasional virtual untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinan DPD. Rencana menggelar rapat umum nasional berikutnya dengan Partai Demokrat, Partai Rakyat, Massachusetts, MK, Kentucky dan Istana Kepresidenan.

“Kami berharap pada akhirnya bisa mengadakan pertemuan dan konsultasi dengan seluruh instansi negara, termasuk Istana Kepresidenan, untuk membahas permasalahan kebangsaan dan permasalahan yang ada saat ini guna mencari solusi atas permasalahan yang ada saat ini,” imbuhnya. Pada tanggal 1 Januari 2020, “ Status pengobatan penyakit Coronavirus 2019 dan stabilitas sistem keuangan (COVID-19) dan / atau ancaman yang berdampak buruk bagi perekonomian nasional dan / atau sistem keuangan. Juga tinjau undang-undang lain yang tertunda yang mungkin melanggar Konstitusi. Bansout mengatakan: “Pimpinan MPR juga sepakat memperjuangkan posisi MPR, terutama terkait hak untuk menafsirkan UUD.”

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online