Penolakan UU Cipta Kerja, MPR RI Wakil Direktur: Buruh Non Partai, Pegawai dan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia, kembali mengutarakan penolakannya terhadap undang-undang komprehensif tersebut. Menurut dia, pemerintah harus menyerap dulu keinginan rakyat. Pasalnya, RUU tersebut ditolak oleh semua pekerja dan sektor masyarakat lainnya. Ia juga menegaskan isi undang-undang yang komprehensif, yang tidak baik bagi masyarakat. Misalnya, karena Pasal 88C (2) hanya menetapkan upah minimum provinsi (UMP), persyaratan upah minimum kabupaten / kota (UMK) hilang.

Baca: Menunggu Waktunya COVID-19, Indonesia Akan Uji Vaksin

“Kecuali DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, hampir semua provinsi memiliki PMU lebih kecil dari UMK, akibatnya biaya tenaga kerja semakin rendah. Dan Syarief berkata: “RUU itu menunjukkan keadilan bagi pekerja, karyawan, dan orang kecil. — Undang-Undang Cipta Karya juga menetapkan peraturan pesangon, yang kualitasnya menurun dan tidak pasti. Nilai pesangon bagi pekerja yang terkena PHK pemerintah turun karena pemerintah yakin aturan lama tidak bisa ditegakkan. Syarief berkata: “Aturan baru ini bahkan lebih tidak praktis untuk ditegakkan, dan itu tidak baik bagi masyarakat.” Dia juga menyesalkan penghapusan hukuman pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan. “UU Komprehensif” ini menggunakan landasan hukum administratif, sehingga pengusaha Syarief Hasan menyayangkan bahwa “pelanggaran aturan hanya bisa dihukum denda. Pelanggaran sewenang-wenang, karena hanya akan dikenakan sanksi administratif.” Penunjukan pekerja kontrak sebagai karyawan tetap akan sulit dilakukan. Selain hilangnya jaminan sosial pekerja, terutama jaminan kesehatan dan perlindungan pensiun, suara masyarakat juga harus didengar, karena pemerintah tidak melayani masyarakat?

– Berbagai penolakan dan demonstrasi di masyarakat menunjukkan bahwa UU Sputakaria tidak baik untuk masyarakat. “Pemerintah dan Republik Demokratik RI seharusnya tidak menggunakan pandemi ini untuk mengeluarkan undang-undang yang tidak perlu, karena Syarief Hasan menjelaskan:“ Mereka berbahaya bagi penduduk. RI akan fokus pada rencana respons pandemi Covid-19. Mengingat jumlah positif Covid-19 yang terus meningkat setiap hari, merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN dan tidak ada tanda-tanda penurunan, sehingga pemerintah dituntut untuk fokus memerangi Covid-19 daripada membahas situasi yang tidak stabil saat ini. RUU penciptaan lapangan kerja. Syarief Hasan menyimpulkan: “Pemerintah harus hadir dalam pertemuan tersebut dan selalu menyerap keinginan serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, alih-alih mempersulit orang yang berada dalam pandemi Covid-19.”

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online