Bamsoet mengecam keras pelanggaran HAM Indonesia oleh ABK di kapal China

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Ketua MPR Indonesia Bambang Soesatyo sangat mengutuk kasus warga negara Indonesia yang diperbudak oleh kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok (ABK). Mendesak pemerintah untuk segera turun tangan menyelesaikan kasus yang melibatkan kapal nelayan Longxin 605, Longxin 629 dan Tianyu 8.

– Menurut stasiun TV MBC, penderitaan warga negara Indonesia yang bekerja di kapal tersebut berasal dari Korea Selatan, dan itu langsung menutupi Korea Selatan ketika kapal itu bersandar pada kapal. Beberapa hari yang lalu, Busan, Korea Selatan. Anggota ABK Indonesia dirampas kebebasannya, bekerja dalam kondisi yang tidak sesuai, dan hak hidup yang dirampas Jenazah WNI tidak dikuburkan di daratan, melainkan dibuang ke laut. Tidak hanya itu, orang-orang sangat curiga bahwa merekrut anggota kru Indonesia untuk menghilangkan hak asasi manusia seperti seorang budak.Kondisinya sangat keras dan patut mendapat perhatian serius dari Kementerian Luar Negeri. Bansut mengatakan di Jakarta, Kamis (20/5/20): “Hak dan kewajiban setiap orang diakui. Kementerian Luar Negeri harus mengajukan permintaan ini bila diperlukan untuk menyelesaikan masalah internasional.” Indonesia melalui kehadiran Indonesia di Beijing, China Catatan diplomatik yang dikirim kedutaan saja tidak cukup. Sebaiknya Anda segera memanggil Duta Besar China untuk Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lengkapnya. Padahal, jika perlu, masalah tersebut bisa diteliti lebih lanjut. Karena kejadian tersebut bukanlah satu-satunya kejadian.

“Melindungi segala pertumpahan darah di Indonesia adalah salah satu tujuan negara dan negara kita. Menurut Pembukaan Pemerintah Indonesia, ini adalah tugas penting pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) kehidupan warga negara Indonesia dan Indonesia Kehidupan bangsa tak kalah berharganya. Bamsoot mengatakan, jangan sampai negara membela warga yang rentan perbudakan.

Tak hanya dari segi diplomasi, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini juga meminta polisi dan Kementerian Ketenagakerjaan mengusut Indonesia yang menjadi ABK Indonesia. Kemungkinan terjadinya perdagangan manusia pada saat pemberangkatan warga. Berbagai perahu nelayan. Karena kebutuhan ekonomi, banyak warga yang sangat mungkin tertarik dengan godaan perusahaan distribusi tenaga kerja ilegal.

“Pekerjaan kita tidak melalui dokumen hukum yang jelas Resmi mulai bekerja, Enns menjadi korban perbudakan akibat perdagangan manusia. “Bisa beroperasi layaknya ABK, harus ada distributor. Mereka juga harus mempelajari legalitas perusahaan distribusi ini. Ini harus menjadi motivasi pemerintah untuk membuktikan dukungan dan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat,” tutup Bamsoet.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online