//̨¼ add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } Sejak 29 Mei 2020, wakil ketua MPR RI Syarief Hasan menyerukan pembatalan UU HIP | download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online

Sejak 29 Mei 2020, wakil ketua MPR RI Syarief Hasan menyerukan pembatalan UU HIP

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokrasi Indonesia (MPR) Syarief Hasan mengaku masih tegas menentang RUU kebijakan ideologis Pancasila. Langkah tegas ini diambil berdasarkan hasil penelitian Syarief Hasan, yang mengatakan bahwa RUU itu memiliki banyak masalah dalam bentuk dan substansi, yang tampaknya mengandung bias dan dapat mengurangi nilai. Dari Pancasila. Keputusan tegas ini juga menunjukkan Syarief Hasan telah menolak UU HIP sejak 29 Mei 2020.

Dia mendesak parlemen dan pemerintah Indonesia untuk segera membatalkan RUU HIP daripada menunda pembahasan. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah tidak mengirim Surat Presiden (Surpres) tentang pembahasan UU HIP, tetapi meminta agar pembahasan UU HIP ditunda. Namun, penundaan ini hanya akan menyebabkan ketenangan sementara, dan masih ada kemungkinan pemulihan. Ia mengatakan: “Tidak ada negosiasi. UU HIP harus dihapus berdasarkan analisis yang menunjukkan bahwa RUU tersebut bermasalah dari awal hingga akhir.”

Syarief, Wakil Ketua MPR, Pemerintah Indonesia dan DPR hanya menunda RUU HIP dan mengusulkan langkah-langkah tersebut. Keraguan, sebenarnya, ormas-ormas lain yang banyak didukung seperti MUI, NU, Muhammadiyah, pensiunan Forkom Polri, dll juga dengan tegas menolak dan ingin menghapusnya karena UU HIP jelas menyimpang dari pembukaan UUD NRI 1945. Pancasila. Prinsip dasar Pancasila dalam UU HIP belum sepenuhnya dijabarkan, kabur dan berbeda teks dari Pembukaan, Syarief mengatakan: “Perbedaan ini akan menimbulkan multitafsir, tantangan, pengurangan bahkan distorsi terhadap prinsip-prinsip Pancasila.” Hassan- Ia menegaskan, dengan diundangkannya “Undang-Undang Kebijakan Pemikiran Pancasila” hanya akan menurunkan tingkat Pancasila. Padahal, di antara peraturan tertulis tersebut, undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan TAP MPR / MPRS yang diundangkan pada tahun 1945, dan masih berlaku. Padahal, Pancasila adalah fondasi negara dan sumber semua sumber hukum, dan sumber-sumber hukum ini harus berada pada tingkat tertinggi dalam sistem legislatif. Syarief Hasan mengatakan: “Berbagai konten juga menunjukkan rencana tersembunyi untuk mengecilkan dan mendistorsi Pancasila. Karena konten yang bermasalah ini, kami menyerukan penolakan UU HIP dari 29 Mei 2020, 1 hingga 16 Juni.” -Para anggota Komite Demokrasi Tinggi mendesak pemerintah, pembuat kebijakan dan semua orang untuk melindungi Pancasila yang berbasis di Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 59 / PUU-XIII / 2015 juga mendukung langkah ini, yang menyatakan bahwa Pancasila adalah bagian integral dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak diadaptasi sebagai dasar. Ruang konstitusional. Status dan diturunkan oleh hukum.

“UU HIP sudah terlihat jelas perubahan teks dan makna Pancasila, sehingga harus ditolak secara keseluruhan,” ujarnya. Majelis Nasional Indonesia menghapus agenda rencana legislasi nasional 2020. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945, Pancasila sudah final dan jelas, dan jelas tertuang dalam UUD NRI 1945, “Kesimpulannya adalah Syarief Hasan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online