Proyek Kebun Makanan Syarief Hasan: Pemerintah harus belajar dari peristiwa masa lalu

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan (Syarief Hasan), wakil ketua Dewan Konsultasi Rakyat Indonesia dari partai demokrasi, mendesak pemerintah untuk melakukan operasi matematika dan secara hati-hati mempertimbangkan rencana untuk mengimplementasikan rencana taman makanan di Kalimantan Tengah. Alasannya adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menerapkan beberapa rencana taman makanan, tetapi hasilnya nol.

Selain itu, pemerintah telah memastikan bahwa rencana kebun makanan dilaksanakan dalam pengembangan lahan gambut (PLG) bekas di Kalimantan Tengah. Tanah ini dikembangkan pada masa pemerintahan Soeharto, tetapi gagal. Mantan PLG ini hanya menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi negara. Pembabatan lahan dengan mengubah rawa gambut dan rawa menjadi persawahan akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Syarief mengatakan: “Pemerintah perlu belajar dari kejadian-kejadian di masa lalu agar tidak terulang kembali.” – Menurut komentar direktur Program Doktor Teknik Pertanian Universitas Gadja Mada, PLG dulu adalah rawa dan rawa. Sangat rapi dan heterogen, lahan suboptimal yang telah terdegradasi selama 25 tahun sejak pembukaannya menyebabkan kesuburan tanah menurun dan tidak dapat mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. Syarief Hasan, anggota Dewan Tertinggi Demokrat, juga mendesak pemerintah untuk lebih berhati-hati. “Pemerintah harus bekerja sama dengan para ahli dan cendekiawan di bidang pertanian dan ketahanan pangan untuk melakukan penelitian yang komprehensif. Untuk mencegah industri makanan dari membuat kesalahan yang sama, 1,2 juta hektar sawah dicetak di Merauke,” katanya. “Pekerjaan saya yang bertanggung jawab atas pertahanan nasional juga mempertanyakan keputusan pemerintah untuk menunjuk Kementerian Pertahanan sebagai rencana sektor pangan utama. Kementerian Pertahanan bukanlah tugas utama Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan memiliki tugas yang sulit dalam memperkuat pertahanan nasional. Selain itu, baru-baru ini, Nat telah mengangkangi Natuna Utara. Di Laut Cina Selatan, perselisihan antara Cina dan Amerika Serikat semakin meningkat. “Surif. Menurutnya, Kementerian Pertanian harus menjadi departemen pertama karena Kementerian Pertanian adalah lembaga yang paling dekat dengan rencana ketahanan pangan. “Kerja sama dan koordinasi adalah legal, tetapi pemerintah harus memposisikan badan sesuai dengan tugas utamanya. Namun, jika pemerintah terus menggunakan Kementerian Pertahanan sebagai departemen tertinggi, kebijakan ini juga dapat melanggar Undang-Undang Pertahanan Nasional No. 3 tahun 2002”, Syarief Hasan menyimpulkan Tao.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online