Bamsoet sangat mengutuk pelanggaran ABK terhadap hak asasi manusia Indonesia atas kapal-kapal Cina

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Ketua MPR Indonesia Bambang Soesatyo sangat mengutuk kasus warga negara Indonesia yang diperbudak oleh kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok (ABK). Mendesak pemerintah untuk segera turun tangan menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan kapal penangkap ikan Longxin 605, Longxin 629 dan Tianyu 8.

– Menurut stasiun TV MBC, penderitaan warga negara Indonesia yang bekerja di kapal tersebut berasal dari Korea Selatan. Beberapa hari yang lalu, kapal itu langsung menutupi Korea Selatan ketika mengandalkan Busan, Korea Selatan. Warga negara Indonesia ABK dirampas kebebasannya, bekerja di bawah kondisi yang tidak pantas, dan memiliki hak untuk mengambil nyawa dan sisa-sisa warga negara Indonesia yang telah meninggal, tidak dibawa ke pantai, tetapi dibuang ke laut. Tidak hanya itu, orang-orang sangat curiga bahwa merekrut anggota kru Indonesia untuk menghilangkan hak asasi manusia seperti seorang budak. Kondisinya sangat buruk dan harus sangat dihargai oleh Kementerian Luar Negeri. “Setiap orang memiliki hak dan kewajiban mereka sendiri. Bansout mengatakan di Jakarta, Kamis (20/5/20). Tidak cukup bagi Indonesia untuk mengirim catatan diplomatik melalui Kedutaan Besar Indonesia di Beijing. Tetapi Anda juga harus segera menghubungi Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia. Untuk menjelaskan sepenuhnya. Bahkan, jika perlu, masalah ini dapat diselidiki lebih lanjut. Karena ini bukan pertama kalinya insiden ini terjadi. “” Melindungi darah semua orang Indonesia adalah salah satu tujuan nasional dan negara kita. Menurut Mandat pemerintah selama pelantikan Konstitusi Republik Indonesia (URI NRI 1945) pada tahun 1945 adalah tugas penting pemerintah. “Kehidupan warga negara Indonesia sama berharganya dengan kehidupan negara Indonesia. “Biarkan negara membela warga negara yang menjadi korban perbudakan yang lemah,” Bamsue menekankan: “Tidak hanya memberikan tekanan pada diplomasi, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Kementerian Perindustrian Indonesia juga meminta polisi dan Kementerian Kehakiman untuk menyelidiki situasi di berbagai kapal penangkap ikan. Kemungkinan perdagangan manusia ketika warga negara Indonesia dari ABK pergi kemungkinan bahwa banyak penduduk terpikat oleh perusahaan distribusi tenaga kerja ilegal karena kebutuhan keuangan .- “Karena tidak ada perdagangan manusia, warga negara kita tidak secara resmi menggunakan dokumen hukum yang jelas, tetapi Menjadi korban penculikan es. “Mereka dapat bekerja seperti ABK, mereka harus memiliki distributor. Mereka juga harus diselidiki karena legalitas mereka.” Ini harus menjadi motivasi pemerintah untuk membuktikan dukungan dan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat. “

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online