Indonesia tidak memiliki ruang untuk peningkatan rasisme.

Lestari Moerdijat, wakil presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, menegaskan bahwa pembangunan negara dan negara Indonesia didasarkan pada empat konsensus nasional yang dicapai oleh para pendiri negara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan persatuan keanekaragaman). Karena itu, tidak ada tempat untuk pengembangan rasisme di Indonesia. “Saya tidak setuju apakah masalah di Papua terkait dengan rasisme. Saya mendapati pandangan ini tidak proporsional, “kata Leistari, umumnya dikenal sebagai Rerie dalam pernyataan hari Minggu. (7/6). Di Amerika Serikat, karena kematian petugas polisi George Floyd (George Floyd) Rasisme yang disebabkan telah menyebabkan masalah yang dihadapi oleh banyak orang Papua di Indonesia.Rerie memahami dan tidak menyangkal bahwa masih ada berbagai masalah di Papua saat ini, tetapi menurutnya, itu lebih karena belum diterapkan di berbagai departemen termasuk manajemen pemerintah. Tata pemerintahan yang baik. Rairi percaya bahwa jika anak-anak negara memiliki perbedaan pada isu-isu terkait dengan pembangunan Papua, maka dialog konstruktif harus digunakan untuk menemukan solusi untuk mencapai keadilan sosial bagi semua orang Indonesia. Menurut anggota Partai Papua, NasDem, Indonesia adalah yang paling Provinsi-provinsi timur bahkan memiliki karakteristik pelaksanaan “otonomi khusus” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua pada tahun 2001. Rerie menjelaskan bahwa dengan status otonomi khusus, Provinsi Papua menerima alokasi dana khusus setiap tahun, yang akan Terus meningkatkan Rp12,3 triliun (2018), Rp12,66 miliar (2019) dan Rp13,54 (2020). Warga Provinsi Aceh, provinsi paling barat Aceh di Indonesia, juga menyatakan penghargaan mereka, yang juga menikmati penghargaan pemerintah pusat Otonomi Khusus

Dia menambahkan bahwa, belum lagi, sesuai dengan Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anak-anak Papua berhak atas berbagai peluang pendidikan terluas ini karena banyak program beasiswa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Badan Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) membuka program beasiswa untuk anak-anak asli Indonesia timur dari Maluku.Larry menjelaskan bahwa di provinsi Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat , Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Papua bahkan mendapat manfaat dari pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pelepasan satu bahan bakar. Harga minyak. Harga bahan bakar Papua sebanding dengan harga di Jawa dan Sumatra Harga BBM sama dengan di daerah lain di Indonesia. “Jadi, tidak ada ruang bagi rasisme untuk menjadi dasar bagi kemunculan politik di negara ini,” jelas Riri.

Konsensus keempat negara adalah Pancasra sebagai ideologi nasional, dan UUD 1945 sebagai konstitusi nasional. Rairi menjelaskan bahwa Republik Indonesia yang bersatu adalah nilai yang harus dijunjung tinggi, dan Bhinneka Tunggal Ika Ini adalah slogan nasional, yang memaksa kita untuk bersatu demi kepentingan bangsa, terlepas dari ras, agama atau perbedaan ras.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online