RI MPR dan KPK mencapai konsensus pada empat pilar kerja sama sosial

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Ketua MPR Indonesia Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa MPR Indonesia akan bekerja sama dengan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mensosialisasikan empat pilar MPR Indonesia. Melalui sosialisasi ini, harus mewujudkan pengembangan hukum dan memberantas korupsi berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum.

<< Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia dan ketua Komite Anti-Korupsi sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman untuk mewujudkan sosialisasi keempat pilar Republik Indonesia. KPK sangat penting. MPR RI harus memperkuat penegakan hukum dan memberantas korupsi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. RI, termasuk Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Arsul Sani, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad. Anggota komite KPK yang hadir, Ketua KPK Firli Bahuri, komisaris Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata menjelaskan bahwa Direktur Badan Pertahanan Nasional FKPPI, kunjungan pemimpin MPR ke KPK adalah kunjungan KPK ke MPR pada Selasa (14/1/20). Tanggapan RI terhadap wawancara. MPR RI dan KPK Indonesia berkomitmen untuk saling mendukung dan memainkan peran sinergis dalam berbagai upaya untuk memberantas korupsi.Selain KPK, minggu ini para pemimpin MPR Indonesia juga akan mengadakan pertemuan etnis dari berbagai petugas penegak hukum dan lembaga peradilan , Seperti polisi, kantor jaksa agung, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pertemuan nasional yang sebelumnya diselenggarakan oleh Konferensi Konsultasi Rakyat Indonesia adalah pelengkap bagi partai-partai politik, organisasi non-pemerintah dan organisasi keagamaan.

<< Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR), sebuah Organisasi Permusyawaratan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari anggota RPD RI dan DPD RI, akan terus mendukung pekerjaan KPK. "Menimbang bahwa korupsi adalah epidemi yang sangat berbahaya. Tidak hanya mengarah pada penurunan kualitas demokrasi, tetapi juga merampas hak asasi manusia karena menyebabkan penderitaan serius dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Karena itu, Partai Rakyat tidak dapat dikelola sendiri. Bamsoet menjelaskan. -DPR RI 2014-2019 Ketua menyatakan bahwa salah satu upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia dapat dimulai dengan memperbaiki partai politik. Karena di negara demokrasi seperti Indonesia, partai politiklah yang melakukan fungsi rekrutmen untuk menduduki berbagai posisi publik dan administratif dari tingkat daerah hingga pusat.

“Sangat penting bahwa KPK memberikan penelitian dan rekomendasi tentang prosedur manajemen partai politik. Kebijakan yang baik. Karena itu, jika partai politik sebagai fondasi demokrasi sehat, maka negara dan kehidupan negara juga akan Kesehatan Bamsotte mengatakan: “Jika partai-partai politik benar-benar melakukan alat mereka memperjuangkan kesejahteraan rakyat daripada untuk kesejahteraan diri mereka sendiri dan kelompok mereka, tidak akan ada lagi korupsi.

Wakil ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia menambahkan bahwa pembersihan kekuasaan moneter oligarki juga akan mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan politik untuk melindungi kepentingan publik.Untuk partai politik, sangat penting untuk memastikan bahwa sumber pendanaan tidak melanggar hukum. Salah satu hasil studi KPK menekankan bahwa negara perlu memberikan dukungan keuangan kepada partai politik. Dengan cara ini partai politik tidak akan tersesat dalam memenuhi kebutuhan operasional mereka. Idealnya, melalui pemungutan suara yang efektif, sebuah partai bisa mendapat kompensasi Rp 16.922. Menurut kebutuhan ideal ini, setidaknya sesuai dengan persyaratan KPK negara, dapat memenuhi 50% atau sekitar Rp 8.461 per tiket. Saat ini, menurut PP No. 1 tahun 2018, negara memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dengan 1.000 rupee per suara. Penelitian KPK layak untuk diperdalam, “kata Bamsoet.

Wakil Presiden Kelompok Pemuda Pancasila menambahkan bahwa survei tentang” Indeks Persepsi Korupsi “yang dirilis oleh Transparency International masih menunjukkan bahwa negara-negara dengan aturan pendanaan kampanye yang ketat menyebarkan korupsi yang baik. Indeks persepsi. Ini tidak mengejutkan, karena jika pejabat publik berdiri dengan cara yang benar, mereka juga akan bekerja dengan baik. — “Tetapi jika pejabat berdiri karena kebijakan moneter, suatu hari mereka berpikir itu bukan rakyat masa depan. Ini cara mengembalikan modal dan mempersiapkan.Modal berkelanjutan menghadapi pemilihan berikutnya. Karena itu, BJP juga harus mempertimbangkan apakah masih perlu mempertahankan atau mempertahankan demokrasi berbiaya tinggi saat ini.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online