Syarief Hasan: Prioritaskan UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional

Syariefuddin Hasan, wakil presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, mendesak pemerintah untuk mempercepat implementasi langkah-langkah stimulus ekonomi untuk UMKM sesuai dengan Perppu No. 1 pada tahun 2020. Karena UKM adalah tulang punggung dan penyangga utama perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang 60% dari PDB dan menyerap hingga 97% dari angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, yang saat ini meningkat.

“Faktanya, pelonggaran kebijakan restrukturisasi kredit untuk pelanggan UMKM tidak lancar. Asosiasi UMKM di Indonesia (Akumindo) menunjukkan bahwa permintaan untuk restrukturisasi kredit oleh lembaga perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank masih sangat sulit,” Syarief Demikian disampaikan Hasan dalam keterangannya, Selasa (6/6/2020).

Pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 pada tahun 2020 untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan dana anggaran untuk manajemen Covid-19 pada tahun 2020. 405,1 triliun rupee. Di antara mereka, 70,1 triliun rupee digunakan untuk insentif pajak dan rencana stimulus Kurdi, dan 150 triliun rupee digunakan untuk mendanai rencana pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan, dan untuk menyediakan dana untuk usaha kecil dan menengah dan perusahaan lain untuk mencapai Pemulihan ekonomi. Selain melonggarkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk pelanggan UMKM, Syarief Hasan juga menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menunda pembayaran kredit masih membingungkan di masyarakat. Dia mengatakan: “Dalam masa-masa sulit ini, pemberi pinjaman dan sewa bank terus mengenakan biaya.”

Wakil ketua Partai Demokrat MPR juga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah lebih keras terhadap lembaga kredit yang gagal menerapkan kebijakan pemerintah, karena ini membawa pelaku UMKM. Itu sulit.

Semua ini, lanjut Syarief Hasan, menunjukkan efektivitas insentif ekonomi bagi masyarakat di tingkat mikro. Bahkan Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk memperkuat UMKM masih belum komprehensif dan tampaknya selektif. Misalnya, hanya perusahaan mikro yang dapat menikmati pembebasan biaya listrik, sedangkan perusahaan kecil dan menengah tidak dapat melakukannya. Bahkan UKM dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

Syarief Hasan juga menyesalkan bahwa jumlah besar dana yang dialokasikan untuk perusahaan publik total 152.15 miliar rupee. Angka ini jauh lebih tinggi dari dana yang disediakan untuk UKM. Belum lagi, data terbaru menunjukkan bahwa defisit anggaran nasional pada tahun 2020 akan meningkat dari perkiraan 5,07% menjadi 6,27%, yaitu sekitar Rs 1.028 miliar. Dia mengatakan: “Pemerintah harus mencapai prioritas pembiayaan sehingga tidak menyebabkan defisit anggaran nasional terlalu besar. Akhirnya defisit harus meningkat lebih lanjut.” Syarief mengenang bahwa dana yang digunakan untuk perusahaan publik memang digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional, bukan untuk keperluan lain. Tujuannya, seperti bail-out untuk membayar utang yang jatuh tempo pada tahun 2020.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online