Orang kaya: Menurut Perpres n 60/2020, presiden harus secara konsisten mempertahankan Jakarta sebagai ibukota.

TRIBUNNEWS.COM-Perwakilan MPR Indonesia Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah untuk mematuhi Peraturan Presiden No. 60 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Jokovi pada 13 April, mengenai rencana tata ruang 2020-2020 untuk Jabodetabek-Yabod Tabek, 2020 Diundangkan dan diumumkan pada 16 April 2020. Undang-undang tersebut memuat ketentuan Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional (status ibukota nasional).

“Peraturan Presiden menyatakan bahwa Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan nasional. Dengan kata lain, Jakarta telah mempertahankan statusnya sebagai ibukota nasional. Setidaknya sampai akhir fase keempat implementasi, sikap harus dihargai dan didukung agar konsisten. Implementasi. Dan, tidak ada “istana” yang akan berubah menjadi makna lain, “kata Hidayat dalam siaran pers di Jakarta, Senin (11/5). – Orang-orang dengan kekayaan besar mengatakan bahwa Peraturan Presiden ditandatangani oleh Presiden Yokowi Ada beberapa peraturan yang menetapkan bahwa Jakarta harus menjadi pusat pemerintahan nasional (Peraturan Modal Nasional). Yaitu, Pasal 9, paragraf a mengatur “strategi untuk mengembangkan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional”, dan Pasal 21, paragraf 2 paragraf a mengatur “Jakarta sebagai pusat kegiatan di daerah perkotaan pusat”. Dia berkata: “Jika Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, ibukota adalah kota di mana pemerintah pusat suatu negara berada.” Baginya, ini konsisten dengan undang-undang dan peraturan saat ini, yaitu UU No. 10. Pada tahun 1964, Jakarta Raya masih menjadi ibukota negara Indonesia, selain itu, ketentuan UU No. 29/2007 tentang penggunaan Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia-oleh karena itu, HNW menghargai pengakuan Jokowi tentang Jakarta sebagai pemerintah nasional. Dia bertekad untuk menjadi pusat, dan dia menghargai konsistensi dan keseriusan pelaksanaan peraturan Presiden yang dia tandatangani secara pribadi. Presiden Joko yang tepat akan mencabut undang-undang komprehensif Undang-Undang Modal Nasional (RUU Ibukota), yang berharap untuk memindahkan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Pas Kalimantan (Perusahaan Oriental Kalimantan). Seperti sebelumnya pemerintah telah melamar ke Kementerian Urusan Sipil.

“Untuk Perpres terakhir, Presiden Jokowi harus secara alami menarik RUU IKN yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah ke DPR untuk membuktikan keseriusan dan konsistensi peraturan presiden yang baru ditandatangani dengan presiden sendiri. Nanti,” katanya.

Orang-orang dengan kekayaan tinggi percaya bahwa undang-undang komprehensif yang mencabut UU IKN juga menunjukkan konsistensi perumusan kebijakan Presiden Zokovy, yang diatur dalam peraturan presiden yang direncanakan untuk tahun 2039. Kelangsungan Presiden sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, yang pada gilirannya dapat menarik investor sesuai dengan rencana pemerintah Zokovy hingga saat ini, “katanya. Selain itu, menurut laporan Perpres terbaru dari Wells Fargo, termasuk masalah posisi di Jakarta, Presiden Yokowi juga menyatakan menteri-menteri berikut: “Tidak ada visi menteri, hanya visi presiden.” Ini sangat penting, jadi tidak ada menteri yang bersikeras untuk terus menerapkan rencana untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur. Sejauh ini, tentang presiden Juga tidak ada perselisihan antara bantuan presiden dari relokasi pemerintah.

“Jika perdebatan seputar proyek transfer modal akan segera berakhir, maka pada tahun 2039, Jakarta akan menjadi solusi terakhir bagi pemerintah nasional dan pusat ibukota Indonesia. “Untuk membuat energi negara dia mengalihkan perhatiannya ke masalah yang lebih mendesak, seperti perang melawan pandemi Covid-19.” Pada saat yang sama, seluruh anggaran yang dialokasikan untuk modal baru dapat segera dialokasikan kembali untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online