Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Contoh yang diambil dari berbagai gerakan sosial massa

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Demokratik Rakyat Indonesia, mengingatkan pemerintah akan pergerakan dua marinir Indonesia asal Maumere. Mereka semua dengan ikhlas menyumbangkan gaji dan THR untuk membantu warga miskin yang terkena pandemi Covid-19 di Maumere, Nusa Tenggara Timur.

Tidak hanya di Maumere, para prajurit TNI di Kalimantan Timur juga menyumbangkan gaji untuk menutupi biaya pembuatan alat kebersihan agar tidak dirugikan oleh virus corona. Alat ini disediakan untuk orang yang berjualan di pasar tradisional. Ada juga prajurit TNI di Jawa Tengah yang bersiap membagikan sembako gratis dari gajinya kepada fakir miskin.

“Berbagai gerakan yang dihasilkan atas ketulusan hati rakyat, ormas dan parpol rakyat yang telah menyumbangkan 191 miliar rupiah kepada Partai Demokrat, seperti Partai Demokrat, harus menjadi teladan kita dan benar-benar membantu rakyat dengan uang pribadinya. Bagaimana dengan pemerintah? Jumlah orang yang diculik dari APBN yang telah menghitung ulang anggaran mencapai 677,2 triliun rupee, tetapi belum optimal, dan belum merata. ”

Wakil Ketua Musyawarah Rakyat mengusulkan agar pemerintah mengelola anggaran dan ini Tunjukkan contoh dan transparansi di negara-negara besar. Merah terkait dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS yang digulingkan oleh MA.

Penjelasan lain, kenaikan harga BBM selalu diartikan bahwa pemerintah akan diuntungkan oleh penduduk, karena harga minyak mentah dunia yang begitu tertekan sehingga banyak negara yang telah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 50%.

Kebijakan ketenagalistrikan akan menurunkan harga sebanyak 50%, tetapi meskipun distribusi listrik tidak merata dan tanpa sosialisasi, tarif kelompok lain secara sepihak telah naik ke tingkat yang luar biasa yaitu 300%. Dalam konteks ketidakpastian dan penyusutan ekonomi massal yang disebabkan oleh Covid 19, rencana tabungan perumahan rakyat (Tapera) 3% yang dipimpin pemerintah.

Pemulihan ekonomi UMKM yang dibongkar oleh pemerintah tidak selalu sama oleh masyarakat. Angka ini mencapai 70,1 triliun rupee.

Distribusi bantuan sosial yang tidak merata dan tidak tepat bahkan telah memicu konflik baru di masyarakat. Seiring terputusnya distribusi pangan ke pedesaan, harga kebutuhan pokok di perkotaan juga mulai naik. Tarif pajak meningkat, dan utang telah mencapai Rs 6,316 triliun, yaitu sekitar 35% dari PDB. Di saat yang sama, akibat penderitaan akibat pandemi Covid-19, pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam.

Wakil Ketua MPR mengingatkan agar pemerintah memperhatikan Pasal 33 UUD NRI 1945. Semua kebijakan pemerintah harus sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

“Pemerintah perlu lebih peka, hati-hati, dan memperhatikan memperbesar defisit APBN menjadi 6,34% (10.392 crore rupee). Apakah defisit yang sangat besar ini ditujukan untuk membiayai perekonomian?” Jika demikian, mengapa pemerintah masih memiliki rakyat Jantung? Bagaimana dengan sumber pendapatan utama? Dengan kehidupan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, kualitas hidup semakin menurun, bahkan mereka menangis karena kesulitan. “

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online