Syarief Hasan: Demokrat secara sistematis menolak RUU HIP dan akan mundur dari Prolegnas RI 2020 DPR

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia, kembali menegaskan penolakannya terhadap Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pertemuan antara Pimpinan MPR RI dengan Tentara Veteran dilaksanakan pada Kamis (2 Juli 2020) di Gedung Nusantara V Ruang Delegasi Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Pensiunan Tentara Indonesia (PPAD) .– – “Sejak awal Partai Demokrat menegaskan harus menolak dan tidak melanjutkan pembahasan UU HIP. Karena UU HIP itu bertentangan dengan Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, mereka diusir dari Prolegnas DPR RI. HIP RUU tersebut juga mereduksi Pancasila sebagai landasan, ideologi, falsafah bangsa Indonesia dan sejauh mana bersumber dari semua sumber hukum, juga karena dalam RUU HIP tidak mencantumkan TAP MPR n ° XXV. Pada tahun 1966 disebutkan dalam pembukaan: “Syarief Hasan dihadapan LVRI dan PPAD Mengatakan.

Anggota DPRD Demokrat ini juga tidak sependapat dengan Mayjen TNI (purnawirawan) Saiful Sulun dan Mayjen TNI (purnawirawan) Kiki Syahnarki (Kiki Syahnarki) dan Jenderal (purnawirawan) Sutrisno ( Try Sutrisno) bersama-sama menjelaskan besarnya kekuatan liberalisme dan kapitalisme yang menyerang konstitusi dan konstitusi NRI yang dapat mereduksi serbuan Pancasra dari ideologi kebangsaan menjadi standar hukum yang wajar saja-ke depan, jika ada RUU baru yang diajukan. , Kita tidak boleh mengulang atau menipu berulang kali sehingga perlu sosialisasi yang tepat. Pak Try mengusulkan untuk mengganti UU HIP dengan UU PIP, tapi menurut saya UU HIP harus dihapus dulu, daripada dikaitkan dengan UU PIP, karena dengan mengubah judul, masyarakat pasti tidak akan menerimanya, karena Syarief Hasan mengatakan: “Ini baru saja Perasaan berganti kulit. -Kalau ada usulan RUU baru, harus dirilis ke publik, agar tidak ada penolakan dari masyarakat.Dia juga meyakini jika usulan RUU pengembangan teknologi Pancasila bertujuan untuk mempromosikan Pancasila, RUU baru harus diajukan .- “Pemerintah, DPR RI dan seluruh rakyat Indonesia harus berkonsentrasi untuk menyelesaikan pandemi Covid-19, dan itu menjadi semakin tidak jelas dengan tenggat waktu. Memutuskan rantai dan menyelesaikan masalah Covid 19 membutuhkan upaya bersama. Tidak, dengan memberikan pidato baru tentang perubahan UU HIP menjadi UU PIP menimbulkan masalah baru yang sejak awal ditolak publik.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online