RUU HIP ditolak oleh seluruh lapisan masyarakat Wakil Ketua MPR: Dengarkan tuntutan masyarakat

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Syarief Hasan mencontohkan, UU MPRS Nomor XXV Tahun 1966 Pembukaan UU HIP ditambah dengan banyaknya isi yang meragukan, yang dijelaskan beragam dan terkesan bias, menimbulkan penolakan dari semua lapisan masyarakat. masyarakat. Sebut saja Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, TNI-POLRI purnawirawan Forkom dan mantan Kepala BPIP.

Dalam keterangan tertulis yang diterima pagi hari, Selasa (16/6/2020). Syarief Hasan juga mengimbau agar UU HIP tidak ditindak karena isinya menyangkut banyak persoalan. -Persoalan paling mendasar dari Undang-Undang Ideologi Pancasila adalah bahwa asas Pancasila dalam UU HIP berbeda dengan asas yang diatur dalam pembukaan UUD NRI 1945. Menurutnya, prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 3 UU HIP tidak lengkap dan berbeda dengan Pembukaan UUD 1945 dari segi teks. Republik Indonesia. – “Perbedaan ini dapat menimbulkan multitafsir, kontroversi, pengurangan bahkan distorsi terhadap prinsip Pancasila, sehingga menjadi sarana. Masukkan ideologi lain ke dalam Pancasila,” kata Syarief Hasan.

Prinsip pertama UU HIP hanya menyebutkan bahwa Tuhan akan membuka corong masuknya kemusyrikan yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Asas kedua menyerukan kemanusiaan, yang berbeda dengan sila kedua Pancassila karena mengabaikan keadilan dan peradaban, sehingga mendistorsi Pancassila.

Prinsip ketiga dibaca sebagai “persatuan”, yang berpotensi menghilangkan perbedaan latar belakang sosial. Seharusnya itulah kekayaan budaya Indonesia, ungkapan ini juga sangat berbeda dengan makna persatuan Indonesia, yang terakhir lebih memperhatikan perbedaan dalam kerangka Indonesia. Asas keempat adalah demokrasi yang tidak pernah ada dalam sila pancasila, berbeda dengan nilai musyawarah. Selain hanya menyebut prinsip kelima dari keadilan sosial, namun mengabaikan hukuman bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat menimbulkan berbagai penjelasan. -Syarief Hasan juga mencontohkan Pasal 5 UU HIP menyebutkan bahwa landasan utama Pancasila adalah keadilan sosial. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan Pancasila, namun penggunaan keadilan sosial sebagai landasan utama peraturan tersebut telah diisolasi sehingga mengurangi makna Pancasila dan membuka peluang. . Syarief Hasan juga tidak setuju dengan Pasal 6 UU HIP yang menyatakan bahwa ciri utama Pancasila adalah Trisila yang mengkristal dalam Ekasila. Sungguh, istilah ini tidak pernah disebut dalam majalah resmi, dan hal itu menimbulkan bias bagi Pancasila. Trisila dan Yekasila mengabaikan nilai ketuhanan tunggal dan nilai-nilai lain yang secara jelas tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika nilai ketuhanan yang tunggal tidak disebutkan, dimungkinkan juga untuk mendorong masuknya ideologi lain yang telah merasuk ke dalam Pancasila.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online