Bamsoet mendukung pembentukan pengadilan etika

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendukung pembentukan pengadilan etika yang menandai berakhirnya proses penegakan etika. Dengan cara ini, setiap keputusan etis yang dibuat oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk menerapkan kode etik di lembaga nasional dan organisasi profesi tidak lagi menghadapi tantangan pengadilan biasa. Anda dapat mengajukan banding ke Pengadilan Etika. Atau pada November 2020, MPR RI, Komite Kehakiman (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mengadakan Konvensi Nasional Kedua tentang Etika Kebangsaan dan Kehidupan Berbangsa, ”kata Bamsoet usai menerima Presiden Kentucky Jaja Ahmad Jayus. , DKPP Muhammad dari Kantor Istana Kepresidenan dan Jimly Asshiddiqie, Anggota DPD RI, MPR RI, Jakarta, Selasa (11/8/20). – Mantan presiden DPR RI pada tahun 1996 tersebut mengatakan bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan semua termasuk Indonesia Negara-negara anggota telah membentuk “infrastruktur etik untuk lembaga publik”, yang meliputi kode etik dan kode etik bagi penegak hukum. Indonesia telah melatih hal ini dan berbagai kode etik, seperti Kentucky., DKPP, DPR RI Kuhn Honor Panitia (MKD), Badan Kehormatan (BKD) DPD RI, dan Komisi Etik / Badan Pengawas KPK RI.

Berbagai organisasi profesi juga memiliki pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kode etik, seperti Direktur Kehormatan Ikatan Pengacara Indonesia di Dewan Pers (PERADI), Majelis Etik Kedokteran, Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia. — “Karena tidak adanya peradilan etika, menurut Mahkamah Agung atau PTUN, setiap kode etik penegak hukum dianggap telah melakukan kesalahan etika Orang yang mengajukan banding atau mencari keadilan di pengadilan biasa. Padahal akhlak dan hukum adalah dua hal yang berbeda, namun ia bersalah secara mutlak dalam akhlak, “kata Bamsoet.

Pada Musyawarah Nasional Bioetika Nasional ke-2, FKPPI, Kepala Kementerian Pertahanan, menambahkan. Negara kecuali Sekretaris Negara Selain dikeluarkannya perizinan perangkat dan reformasi birokrasi, diperkenalkan pula berbagai tokoh etika.Ketua KASN, Ketua Dewan Kehormatan PERADI, Ketua Majelis Etik Notaris Indonesia, Ketua Dewan Pers, Ketua Dewan Kehormatan Partai Politik DPR RI Begitu juga dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung .- “Dengan adanya konvensi ini, saya berharap dapat melahirkan berbagai pemikiran dan pemahaman tentang pentingnya keberadaan moral court. Hal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan umum, karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah moral. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara pelopor etika terapan dalam negeri dan kehidupannya secara transparan, serta mencatatkan sejarah baru di dunia.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online