Lviv “Konstitusi dan Ruang”, Zulkovli Hassan: Ruang perlu diatur dalam UUD

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Presiden MPR Zulkifli Hasan di Ruang Delegasi Lantai 2 Kompleks MPR / Gedung Nusantara IV DPR Senayan, Jakarta, pada 4 November 2020. Acara “ Buku Bincang-bincang Bersama Wakil Rakyat ” yang diselenggarakan oleh Perpustakaan MPR di. Ia mengatakan: “Kami sangat senang bisa mengikuti operasi Athari Farhani bertajuk“ UUD dan Antariksa ”.

MPR sudah empat kali merevisi UUD 1945, dan luar angkasa masih utuh. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketua Umum Partai Otorisasi Nasional (PAN) mengatakan: “Ruang sekarang sudah tidak ada apa-apanya.” Untuk itu, saya bersyukur saya menganalisa resensi buku tentang UUD dan ruang hari itu untuk membuka pandangan dan pemahaman baru. -Ruang diskusi sangat penting menurut masyarakat Lampung. Ia berasumsi bahwa jika ruang angkasa seperti daratan dan lautan, maka itu adalah daratan. Baginya, perkembangan ilmu teknologi dan informasi saat ini sangat luar biasa. Penggunaan saluran dan ruang traversal jaringan komunikasi. Dia berkata: “Betapa pentingnya ruang.” – Oleh karena itu, ia percaya bahwa ruang angkasa harus diatur, karena jika tidak diatur, negara-negara dengan teknologi ruang angkasa yang maju akan mendominasi ruang angkasa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Susilo Bambang Yudhoyono) yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehutanan, mengatakan: “Di luar angkasa, ada persaingan sengit antar negara.” Buku karya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mohamed Jakarta ini dinilai Ini baru. Ia berharap buku ini dapat memperkaya karya sastra. Ini disebut sumber daya alam, dan ruang harus ditambahkan. Ia berkata: “Untuk ini, itu harus diatur dalam konstitusi.” Nah, jika konstitusi diubah, masalah ini harus dipertimbangkan. -Siti Fauziah, Kepala Humas Setjen MPR, di kesempatan yang sama mengatakan buku yang dianalisis hari ini sangat menarik. Ia berkata: “Ini terkait dengan ruang dan konstitusi.” Isi buku tersebut dikatakan dapat meningkatkan negara dan pengetahuannya. “Inilah yang menjadi tujuan penyelenggaraan acara ini. Saya berharap isi buku ini bermanfaat,” imbuhnya. Siti Fauziah mengatakan, sebagian besar mahasiswa yang hadir dalam konferensi tersebut, bahkan saat pandemi Covid-19 pun, Perpustakaan MPR tetap menggelar acara tersebut. Ia mengatakan: “Namun, kami tetap menggunakan protokol kesehatan.” Mereka juga diberitahu bahwa perpustakaan MPR terbuka untuk umum. Seorang perempuan asal Bandung, Jawa Barat mengatakan: “Siapapun boleh menggunakan fasilitas yang ada.” Menurut laporan, perpustakaan MPR memiliki 17.000 buku. Buku-buku ini sangat bermanfaat bagi para pelajar khususnya mahasiswa fakultas hukum. Ia menjelaskan: “Jika Anda menulis makalah, esai, dan makalah, Anda dapat berkunjung ke sini untuk mencari referensi.” – Penulis buku ini, Athari Farhani, menyatakan dalam konstitusi bahwa negara ini hanya mengatur tanah, air, dan substansi yang terkandung di dalamnya. . Menurut alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini, Indonesia menekankan pada tiga aspek yakni darat, laut, dan udara. Akibatnya, udara dan ruang angkasa tidak masuk dalam konstitusi, sehingga ukuran tersebut tidak masuk dalam lingkup penguasaan nasional. -Dia menjelaskan bahwa aturan dan regulasi ruang yang ada tentang penggunaan ruang dalam konvensi internasional belum diratifikasi. Saat ini ruang angkasa sangat erat kaitannya dengan kehidupan banyak orang, yaitu penggunaan GSO (Geostationary Orbit). Sejak saat itu, penulis menyadarkan pemerintah akan pentingnya pengaturan sumber daya ruang alam melalui buku ini, yang juga vital bagi kemakmuran rakyat yang lebih besar.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online