Ketua MPR: RUU HIP tidak ada ruang untuk komunisme di Indonesia

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, memastikan tidak ada ruang bagi doktrin Partai Komunis atau Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk bertahan di Indonesia. Mengingat ketentuan konstitusi, Indonesia masih memiliki Ketetapan MPRS No. XXV / MPRS / 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, serta Deklarasi Partai Komunis Indonesia dan Organisasi Negara Republik Islam yang dilarang di seluruh wilayah Indonesia. Setiap kegiatan yang ditujukan untuk pengembangan komunisme / Marxisme dilarang. – “Sekalipun saat ini Republik Demokratik Demokratik sedang membahas UU Pimpinan Ideologi Pancasila, tetap tidak meninggalkan celah. Bahkan kita berharap RUU tersebut semakin memperkuat Pancasila sebagai kekuatan ideologi bangsa. Tidak termasuk TAP nomor MPRS XXV / MPRS / 1966, tidak memungkiri adanya TAP. Baik MPRS TAP maupun RUU HIP merupakan badan hukum yang tidak terpisahkan yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan ideologi Pancasila, “kata Bamsoet di Jakarta, Jumat ( 29 Mei 2020).

Sebagaimana kita ketahui bersama, TAP MPRS periode XXV tahun 1966 masih berlaku dan mengikat. Oleh karena itu, meski tidak disebutkan dalam Undang-Undang Ideologi Pancasila, organisasi terlarang dan doktrinnya tentang komunisme ini tidak dapat dihidupkan kembali dengan cara apapun. Pada rapat paripurna MPR RI tahun 2003, MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 yang biasa dikenal dengan “TAP Sapujagat”.

Alasan disebut karena dalam Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 memuat Mengkaji materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR Republik Indonesia tahun 1960 hingga 2002. Setelah TAP mengeluarkan MPR pertama pada tahun 2003, MPR tidak lagi memiliki hak untuk merumuskan keluaran yang diatur oleh TAP (diatur) MPR.

Dari total 139 TAP MPRS / MPR yang dikeluarkan, semuanya terbagi dalam enam kategori dengan detil informasi sebagai berikut: Pertama, sebanyak delapan MPR TAP yang dinyatakan tidak berlaku. Kedua, ketiga TAP tersebut dinyatakan valid dalam kondisi tertentu. Ketiga, diumumkan bahwa delapan TAP akan tetap berlaku hingga hasil pemilu dan pembentukan pemerintah. Keempat, sebelum UU diundangkan, 11 TAP dinyatakan sah. Kelima, setelah Pemilu 2004, hingga lima TAP yang masih berlaku sebelum MPR mengumumkan aturan tata acara baru. Kelima, sebanyak 104 TAP MPR diumumkan untuk dibatalkan atau diselesaikan. Karena MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk merumuskan atau mencabut TAP MPR saat ini, maka larangan hukum konstitusional PKI dan doktrin komunis dalam TAP MPRS XXV 1966 bersifat permanen. Bamsoet mengatakan: “Tahun kedua puluh lima termasuk tahun 1966. Pada kelompok kedua, masih berlaku. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir ICP akan meningkat lagi.” Ini kejahatan yang membahayakan keamanan nasional. Undang-undang melarang penyebaran atau pengembangan doktrin komunis / Marxis-Leninis dan dapat dijatuhi hukuman dua belas hingga dua puluh tahun penjara. Bansout mengatakan: “Oleh karena itu, PKI mungkin tidak memiliki ruang untuk pemulihan.” Kepala Kementerian Pertahanan dan Tentara Rakyat serta Wakil Presiden Pemuda Pancasila percaya bahwa kerugian negara Indonesia terhadap PKI sulit untuk dilupakan. Begitu pula dengan ajaran komunisme yang tidak sejalan dengan jati diri masyarakat Indonesia yang saleh, adil dan kooperatif. Siapapun yang mencoba menghidupkan kembali ideologi komunis di Indonesia seperti membangkitkan mayat dari kubur.

“Kami tahu bahwa beberapa pihak prihatin tentang hal ini. Tapi jangan khawatir. TNI / Polri, Bansout mengatakan:” Mantan Ketua Republik Demokratik Kongo menambahkan. “Negara yang perlu kita waspadai. Tapi jangan gugup, apalagi dimanfaatkan oleh sebagian parpol yang tidak ingin melihat kehidupan damai bangsa Indonesia.” “Oleh karena itu, masyarakat seharusnya tidak lagi terlalu peduli dengan kebangkitan komunisme.Jika komunisme terlahir kembali, maka aparat keamanan, umat Islam dan kelompok agama lainnya, termasuk organisasi massa penentang Partai Komunis Nepal (PKI), seperti NU, Muhammad, Pamda Pancasila, FKPPI, dll pasti akan bersatu. . . “Kita perlu waspada, tapi tidak usah panik,” pungkas Bamsoet.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online