MPR mengembalikan predikat WTP

TRIBUNNEWS.COM-Usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan Keuangan MPR 2019, Rapat Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menyabet gelar unreserved (WTP). Ketua BPK Achasanul Qosasi menyampaikan laporan keuangan MPR LHP kepada Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, di ruang rapat delegasi Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (10 Agustus 2020).

Ma’ruf Cahyono, Ketua Auditor BPK, tim reviewer dan staf Sekretariat Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono, di hadapan Sekjen MPR mempresentasikan laporan keuangan MPR LHP – Achsanul Qosasi menyatakan bahwa MPR adalah badan negara tingkat tinggi , Karena hasil survai yang sangat sedikit, ini merupakan catatan yang cukup besar dan tidak signifikan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ma’ruf Cahyono, Sekretaris Jenderal MPR, karena kesimpulan BPK tentang lembaga senior pengelolaan keuangan MPR tidak penting bagi publik. Hal ini cukup mengesankan bagi MPR sebagai lembaga senior negara,” ujarnya. Archisanur yakin Sekretaris Jenderal MPR bisa menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. “Sejauh ini MPR bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, BPK menganugerahkan gelar MPR Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya. Perbaiki pelaporan keuangan.

Di saat yang sama, Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan lembaga MPR menerima gelar WTP hampir setiap tahun. Opini WTP merupakan penghargaan yang diberikan kepada lembaga negara, kementerian, pemerintah pusat dan daerah, serta BUMN yang dapat memberikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Laporan keuangan Ma’ruf MPR LHP BPK membuktikan bahwa Sekretariat Jenderal MPR dapat mengelola keuangan dengan baik, sehingga diapresiasi oleh BPK. Ia mengatakan: “Kami mampu mengelola anggaran sesuai standar akuntansi sehingga gelar WTP ini bisa kami pertahankan setiap tahun.” Maruf melanjutkan, untuk mencapai BPK LHP ini merupakan kerja keras semua departemen. Tanpa peran seluruh unit kerja, pengelolaan anggaran tidak dapat dikelola secara tertib sesuai standar akuntansi.

Predikat WTP menambah waktu apresiasi setiap bagian kinerja Setjen MPR. Pada 2019, kinerja MPR mencapai 97. Dari segi penyerapan, anggaran MPR mencapai 95,62%. Sebelumnya, pada September 2019, MPR juga menerima opini WTP selama lima tahun berturut-turut (2014-2018). Saat itu, MPR menerima penghargaan BMN, yaitu penghargaan Pengelolaan Barang Milik Nasional (BMN).

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online