Bamsoet mengulas tentang pentingnya pohon kepemimpinan nasional

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa sebagaimana ditegaskan dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan dibentuknya pemerintahan nasional Indonesia adalah untuk melindungi Indonesia. Semua darah negara hilang untuk memajukan kesejahteraan umum, mendidik negara tentang kehidupan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan tatanan dunia. Berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, diperlukan kebijakan utama negara.

“Persoalannya, jika kita melihat lampiran yang tertuang dalam UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Bab 4 dan Butir 5 Pendahuluan menunjukkan bahwa akibat minimnya pedoman kebijakan nasional (GBHN) Oleh karena itu, tidak ada lagi rencana pembangunan jangka panjang. Para calon presiden dan wakil presiden dapat secara fleksibel menyampaikan visi, misi, dan tujuan mereka. Agenda pembangunan selama kampanye dapat mengakibatkan pembangunan yang tidak berkelanjutan pada masa jabatan presiden dan wakil presiden berikutnya. ” Bamsoet dalam pidato publiknya di Universitas Pamulang mengatakan, “Apakah kita harus memulihkan kepemimpinan sebenarnya diusulkan di ruang rapat Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia di Jakarta, Senin (26/10/2) .- Demokrasi ke-20 Ketua International Initiative for Political Reform menjelaskan bahwa desentralisasi dan penguatan otonomi daerah dapat mengakibatkan perencanaan pembangunan yang tidak terkoordinasi antar daerah dan antar daerah dan pusat. Untuk itu, Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004 ditetapkan Sistem perencanaan pembangunan.

“Dari uraian ini, kita dapat menarik kesimpulan awal bahwa kita perlu menguraikan lebih lanjut tentang cita-cita dan tujuan Indonesia merdeka. Oleh karena itu, sebenarnya perdebatan tentang pokok-pokok kepemimpinan tidak terletak pada kepemimpinan Indonesia. Darurat, tapi dalam bentuk hukum. Kalau diawasi dalam bentuk ketetapan MPR, apakah undang-undang sudah cukup, atau ada pilihan lain, “jelas Bamsoet.

Wakil Presiden Kamar Dagang dan Industri RI mengungkapkan bahwa di MPR ada tokoh masyarakat, ahli dan ulama. Dalam rangkaian diskusi yang dilakukan oleh kelompok tersebut, organisasi berbasis komunitas pada umumnya percaya bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional untuk menjaga pembangunan berkelanjutan dan integrasi. Sistem rencana pembangunan daerah lebih kuat dari dorongan MPR. Kekuatan untuk menentukan arah negara berasal dari Forum Perdana Menteri, Nader Lama Pengurus Universitas Ladour, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Panitia Agama Tinggi Konghucu.

“Berdasarkan hasil survei MPR 2014-2019, tidak kurang dari 81,5% responden menyatakan Mereka perlu menggunakan model GBHN untuk merumuskan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional. Hanya 18,5% Bamsoet yang menjawab,% menjawab tidak. Ini sangat dekat dengan kepentingan masyarakat, karena pelaksanaan pembangunan nasional saat ini dinilai tidak berkelanjutan.

Wapres SOKSI menambahkan bahwa sistem perencanaan pembangunan yang ada dinilai belum memadai untuk memberikan alasan lain munculnya mekanisme akuntabilitas presiden saat ini dalam menjalankan kewenangan dan fungsi terkait dengan kebijakan rencana pembangunan (termasuk visi presiden). , Misi dan misi) tidak diatur secara jelas. Rencana termasuk komitmen politik yang akan diadakan selama pemilihan.

“Soal bentuk kelembagaan yang paling sesuai, MPR bisa mendapatkan kepercayaan yang paling besar dengan bertindak sebagai pemimpin nasional. Sebanyak 47,9% masyarakat percaya bahwa MPR RI adalah lembaga yang paling cocok untuk menentukan arah pembangunan negara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih percaya bahwa MPR mewakili kemasyarakatan rakyat. Kedaulatan. “Manifestasi paling komprehensif dari representasi rakyat. “

Mantan Ketua Pansus Barout III tersebut mengatakan bahwa mengenai bentuk hukum dari sistem perencanaan negara yang paling sesuai untuk penyelenggaraan negara, sebagian besar masyarakat menilai bahwa ketetapan MPR merupakan bentuk hukum yang paling sesuai, yakni 52,4%. -” Salah satu penyebabnya adalah, menurut tatanan sistem hukum Indonesia, ketetapan MPR itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berada di atas hukum. Putusan MPR juga merupakan produk hukum yang diambil oleh badan perwakilan paling representatif yang terdiri dari anggota dan anggota DPRDPD », ringkasan Bamsoet.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online