Pembatasan kegiatan perkantoran harus dilaksanakan di seluruh PSBB

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah mengimbau setiap kantor memiliki lembaga yang melayani masyarakat, membatasi aktivitas kantor, dan menegakkan prosedur kebersihan yang ketat.

Saya berharap dengan kebijakan restriksi sosial berskala besar, kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta bisa segera dikendalikan.

“Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Ibu Kota memang mengkhawatirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, diperlukan kebijakan pembatasan sosial yang ketat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19,” kata Wakil Presiden MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin 14/9. Mengatakan dalam.

Menurutnya, tata tertib pemerintah harus dijadikan contoh dalam melaksanakan tata cara kebersihan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun.

Julukan Lestari, Rerie, mendukung inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan cluster perkantoran sebagai salah satu poros pengendalian Covid-19 selama periode ini.

Selama periode PSBB mulai 14 September 2020 mendatang, Dalam dua pekan terakhir, Rerie menambahkan, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan volume pengisian kantor hanya 25% dari kapasitas normal.

“Saya pikir manajer gedung perkantoran harus benar-benar mematuhi kebijakan ini,” kata anggota parlemen NasDem. Pesta. Menurut dia, pemantauan kesehatan secara rutin setiap pegawai kantoran juga merupakan tindakan yang diperlukan dalam upaya mendeteksi Covid-19 di lingkungan kantor. –Tentu saja, menurut dia. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menerapkan semua pembatasan yang diperlukan di seluruh PSBB.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online