Sejak 29 Mei 2020, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyerukan pembatalan UU HIP.

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokrasi Indonesia (MPR) Syarief Hasan mengatakan, pihaknya masih tegas menentang RUU kebijakan ideologis Pancasila. Langkah tegas ini diambil berdasarkan temuan Syarief Hasan yang mengatakan bahwa RUU tersebut memiliki banyak kendala baik bentuk maupun substansinya, yang tertuang dalam apa yang terkesan bias dan dapat menurunkan nilai Pancasila. Keputusan tegas ini juga menunjukkan Syarief Hasan telah menolak UU HIP sejak 29 Mei 2020.

Ia mendesak parlemen dan pemerintah Indonesia untuk segera membatalkan RUU HIP, daripada menunda pembahasan. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah tidak mengirimkan surat presiden (Surpres) pembahasan RUU HIP, melainkan meminta agar pembahasan RUU HIP ditunda. Namun, penundaan ini hanya bisa memberikan pertolongan sementara, dan masih ada kemungkinan untuk sembuh. Menurut analisis, RUU bermasalah dari awal hingga akhir, sehingga RUU HIP harus dibatalkan daripada ditunda. Wakil Presiden RI Syarief Hasan, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat, juga mempertanyakan langkah yang diambil pemerintah dan DPR RI hanya akan menunda UU HIP. Bahkan, MUI, NU, Muhammadiyah, Forkom Purnawiran TNI Polri dan ormas lainnya dengan basis dukungan yang besar juga. Ditolak keras dan berharap dicabut.Seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945, UU HIP jelas jauh dari Pancasila. Prinsip dasar Pancasila dalam UU HIP tidak sepenuhnya dijelaskan dengan pembukaan UUD NRI 1945. Bedanya, kata Syarief Hasan. “Ia mencontohkan, pemberlakuan UU Kebijakan Ideologi Pancasila hanya akan menurunkan gelar Pancasila-nya. Memang di antara peraturan tertulis itu, undang-undang itu milik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan TAP MPR / MPRS masih berlaku. Padahal Pancasila adalah landasan negara dan sumber dari segala sumber hukum, dan sumber hukum tersebut harus berada pada tingkat tertinggi dalam sistem hukum.

“Berbagai muatan juga mengisyaratkan rencana terselubung untuk mereduksi dan mendistorsi Pancasila. Gara-gara muatan bermasalah ini, sejak 29 Mei 2020, 1-16 Juni, Kami menyerukan penolakan UU HIP, ”kata Syarief Hasan. —— Anggota senior dewan Demokrat ini bersikeras bahwa pemerintah, pembuat kebijakan, dan semua orang melindungi diri mereka sendiri. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila berada di bawah naungan Pancasila. Langkah ini juga didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59 / PUU-XIII / 2015 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan Konvensi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ada ruang untuk mengubah Undang-Undang Dasar Pancasila sebagai landasan negara dan merendahkan martabat hukum.

“RUU HIP jelas mengubah makna Pancasila, jadi dia tegaskan harus diveto secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat menentang UU HIP dan menyerukan kepada Majelis Nasional Indonesia untuk menghapuskan Undang-Undang Nasional 2020 Agenda Rencana Legislatif. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila adalah keputusan final. Dalam UUD NRI, dan dalam tubuh UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa “Kesimpulannya adalah Syarief Hasan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online