Ketua MPR memimpin rapat konsultasi gabungan dengan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Dalam Negeri untuk membahas masalah otonomi khusus Papua.

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, memimpin rapat konsultasi pimpinan MPR dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan TNI, Polri dan MPR RI Communication and Papua Wish Forum (MPR) for Papua). Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Jumat (11 November 2020) di Ruang Sidang Pimpinan MPR Gedung DPR, Gedung DPR Senayan, Nusantara III, Jakarta, dan (sebenarnya) Wakil Presiden MPR Lestari Moerdijat dan Hidayat Nur Wahid juga hadir. Dalam keterangan pers yang dikeluarkan seusai pertemuan, Bansout mengatakan pertemuan gabungan tersebut membahas berbagai isu terkait Papua. Artinya, MPR dan pemerintah sepakat bahwa MPR RI Papua ke depan akan membantu pemerintah, dan pemerintah akan berperan serta sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat Papua. Di Papua. Terutama menyangkut dua hal penting, yakni masalah pertama tentang penyelenggaraan undang-undang khusus tentang otonomi. Ke depan, fokusnya adalah pada tata kelola Dana Khusus Kemandirian yang lebih baik, sehingga masyarakat Papua bisa sejahtera. Kedua, pemekaran Papua sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, ”ujarnya. -Dalam pertemuan tersebut, Bamsuet terus mengatakan bahwa pemerintah juga menyatakan sedang mempersiapkan pembangunan Papua.- — “Instruksi Presiden akan mengintegrasikan pembangunan Papua menjadi satu kesatuan tanpa perlu mengambil tindakan tersendiri. Ia menambahkan: “Dengan munculnya Incres nanti, perkembangan ini akan realistis dan akan dirasakan kepentingan rakyat Papua.” – Pada saat yang sama, Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan, 21 21st 2001 Di Jepang, hanya sedikit pasal yang akan direvisi, yakni Pasal 34. Khususnya mengenai perluasan Dana Pemerintah Sendiri Khusus. “Karena itu, dalam amandemennya, dia tidak memiliki narasi tentang pemekaran otonomi khusus Papua, hanya dana. Dia menjelaskan otonomi Papua masih berlaku.

Pasal selanjutnya dari amandemen itu adalah Pasal 76 tentang Pemekaran Papua. Inilah lima daerah yang diatur undang-undang. Ketiga, kita sepakat lebih dulu mengefektifkan Daerah Otonomi Papua. Hubungan pertukaran kelompok inti adalah lembaga MPR, namanya Untuk Papua, terdiri dari wakil rakyat Papua Barat dan Papua. Berkumpul untuk saling tukar menukar untuk menghasilkan perbedaan pendapat untuk menjalin kembali hubungan yang belum jelas. Mengenai berbagai permasalahan dengan regulator. Saya jelaskan bahwa Mendagri akan menindaklanjuti, yaitu tindakan yang resmi dilaksanakan. (* )

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online