Diperlukan komunikasi yang baik untuk menghindari kecurigaan publik tentang vaksin Covid-19

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah harus mendengarkan pendapat semua pihak dan menjelaskan secara transparan proses vaksinasi Covid-19 agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

“Pemerintah harus bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10), mengatakan:” Secara teknis penerapan vaksin Covid-19 akan dipublikasikan. . -Julukan Rstari, Rerie, menjelaskan salah satunya kontribusi dari Persatuan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), dan ia meminta pemerintah tidak terburu-buru memvaksinasi Covid-19.

Lewat Twitter resmi jajaran direksi Ketua Persatuan Dokter Indonesia (PB IDI), PAPDI membutuhkan uji klinis untuk membuktikan bahwa vaksin Covid-19 yang digunakan efektif, aman dan imunogenik. Mengenai tahap pengembangan vaksin baru.

Menurut Rerie ) Mengatakan bahwa pemerintah harus segera merespon kontribusi PAPDI agar masyarakat dapat memahami apa yang akan dilakukan pemerintah terkait tahapan dan kelayakan vaksin Covid-19 yang digunakan.

Di lain kesempatan, penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional Ketua Panitia Rerie Airlangga Hartarto menjelaskan, ke depan vaksin akan diberikan kepada populasi kunci. Vaksin ini akan dibagikan secara gratis. Akan ada biaya dan akan ada vaksin yang diperoleh secara mandiri oleh masyarakat.

Menurut anggota parlemen partai NasDem, untuk masuk Fase komunikasi kebijakan vaksinasi yang dipimpin pemerintah terhadap Covid-19 harus tepat dan tepat sasaran, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan penolakan oleh masyarakat. Rerie menyimpulkan: “Jangan karena Anda sedang mengomunikasikan vaksin Covid-19. Kesalahan dalam proses vaksinasi menghambat upaya pengendalian seluruh penyebaran virus corona. “(*)

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online