Bamsoet: Gunakan AEoI untuk mendeteksi aset yang rusak

Bambang Soesatyo, Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR di Jakarta, menegaskan, menemukan tersangka korupsi dan asetnya di negara / daerah lain tidak hanya membutuhkan sinergi antar lembaga yang efektif. Namun, dibutuhkan juga tim pemburu korupsi (TPK) bebas bunga. TPK harus mencerminkan sinergi antara lembaga yang efektif dan tidak menguntungkan.

<< Selain Kementerian Keuangan dan Perbankan serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, TPK juga harus menyertakan Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian. Kementerian Luar Negeri diperlukan karena Dubes RI dapat menjalin kontak dengan otoritas negara tujuan TPK. Sekaligus, Polri bisa menjalin hubungan kerja sama dengan Interpol untuk mengetahui lokasi tersangka korupsi, '' kata Bansot di Jakarta, Jumat (17/7/20).

Juru Bicara Majelis Nasional Indonesia mengatakan: TPK Pencarian tersangka korupsi dan harta bendanya sebenarnya akan lebih mudah. Bahkan, Indonesia akan kembali menandatangani perjanjian bilateral mengenai pertukaran informasi otomatis (AEoI) dengan banyak negara.

“AEOI adalah sistem pertukaran informasi otomatis yang memungkinkan” untuk mengidentifikasi dan memantau potensi perpajakan domestik dan domestik di luar negeri. Bamsoet menjelaskan, AEoI juga dapat digunakan untuk mendeteksi dana milik perseorangan atau badan hukum di negara lain. Hal ini memungkinkan pemerintah Indonesia menemukan dana milik tersangka korupsi, terutama yang disembunyikan di Swiss, Hong Kong, dan China.

“Pelaksanaan AEoI sendiri telah disetujui oleh sedikitnya 100 negara anggota Economic Cooperation Organization. Bamsuet menyatakan:“ -Operation and development or development) ”. Wakil Presiden Pemuda Pancasila juga mengingatkan kepada pemerintah untuk Belajar dari kegagalan tim pemburu aset Bank Century senilai $ 156 juta di Swiss. Di Bank Dresdner, kenyamanan Kedutaan Besar Indonesia di Swiss langsung terhenti karena seorang pejabat senior di Jakarta mengumumkan bahwa ia Itu adalah perwakilan resmi pemerintah dan membatalkan peran dan fungsi KBRI Swiss. Saat itu, Dubes RI untuk Swiss Djoko Susilo (Djoko Susilo) membuat heboh dan mengaku ke Jakarta. Tentu saja saya desak pemerintah untuk memastikan TPK Semua anggota tidak memiliki kepentingan lain. “Bamsoet menyimpulkan.

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online