Ketua MPR: Ekonomi Pancasila bisa menjadi arah perekonomian global

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengungkapkan pasca merebaknya Covid-19, Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksikan dunia akan mengalami kebangkrutan besar-besaran. Sistem ekonomi dunia dikoreksi. Pandemi Covid-19 telah mengoreksi globalisasi seluruh tatanan ekonominya menjadi tatanan ekonomi baru.

“Jika ekonomi global ambruk, maka secara otomatis ekonomi lokal akan mengambil arah. Berbicara tentang ekonomi masyarakat tidak bisa lepas dari ekonomi. Ini merupakan peluang bagi ekonomi Pancasila untuk mengambil alih sistem ekonomi global,” ujar Bamsoet saat menjadi keynote speaker, sambil melepas Pertemuan tersebut mengulas tentang “Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi”. IPB International Conference Center, Bogor, Sabtu, 20 Juni 2020. ArifSatria, DEA Didin S Damanhuro dan Ahmad Erani Yustika, penulis buku ini, serta ahli Dr. Nunung Nuryantoro (Dekan FEM IPB), Profesor Firmanzah, Dr. Ir Tauhid Achmad (Direktur Indef).

Bamsoet menggunakan kata sempit Pedagang kaki lima bertebaran di Jalan Jigil di sudut desa atau sudut desa, menggambarkan perekonomian Pancasila. Seperti di masa lalu, orang bercocok tanam, beternak, dan berkebun untuk bertahan hidup tanpa mengkhawatirkan statistik pasar saham. -Bamsoet menjelaskan bahwa dalam berbagai diskusi tentang sistem perekonomian Indonesia, ada yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki sistem perekonomiannya sendiri di luar sistem perekonomian global secara umum. Di banyak negara: kapitalisme dan sosialisme.

“Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem unik dan otentik yang dirancang oleh pendiri negara. Ini adalah” jalan ketiga “(jalan ketiga), bukan jalan tengah. Dua gagasan besar” Tafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem ekonomi nasional terus berlanjut ke Bamsoet, nyatanya undang-undang ketatanegaraan telah dikontrol ketat dalam konstitusi kita. Pasal 33 merupakan sila kelima dari rencana pelaksanaan Pancasila Artinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Para founding fathers dengan jelas merumuskan sistem ekonomi nasional kita, bukan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ini, negara sebagai pelaku ekonomi yang dominan, bukan pemilik. Negara berdaulat. Ia menjelaskan, inilah sistem ekonomi kapitalis di mana individu dan pasar memainkan peran utama dalam menentukan perilaku ekonomi.

– Teori ekonomi sistem kita adalah ekonomi Pancasla, yaitu pengelolaannya berdasarkan perekonomian nasional. Nilai Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila bertumpu pada nilai-nilai yang mengedepankan agama, kemanusiaan, suku, demokrasi dan keadilan sosial, serta etika ekonomi dan bisnis yang tertuang dalam Ketetapan MPR No. VI / MPR / 2001, imbuhnya. — Bamsoet menambahkan bahwa cara mengelola perekonomian nasional bersifat etis, kolusi antara penguasa dan penguasa, serta perilaku monopoli tidak sejalan dengan konsep moral kehidupan berbangsa. Metode ini berdampak buruk pada kesejahteraan sosial dan merusak nilai keadilan sosial. -Untuk memperkuat ekonomi politik nasional yang berkeadilan sesuai dengan syarat reformasi, Bamsue terus menyampaikan bahwa MPR telah mengesahkan Ketetapan XVI / MPR / 1998 tentang ekonomi politik dalam kerangka demokrasi ekonomi, MPR IX / MPR / 2001 tentang alam. Reformasi tanah dan pengelolaan sumber daya. -Namun, Bamsoet mengakui bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi, hal tersebut biasanya tidak konsisten pada jalan desain khusus dan desain nyata.

“Asas ideal belum terwujud dalam kehidupan sehari-hari karena kesenjangan yang masih besar. Begitu pula dengan nilai-nilai pokok dan konsep ekonomi yang diatur dalam Pasal 33 undang-undang belum terwujud. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum terwujud. Ikuti perkembangan dan kemajuan pemerintah dan sektor swasta. “

Leave a Comment

download game adu ayam_s128live_situs sabung ayam online